Pewarta : Jeky EPSA
Koran Sinar Pagi, Sumedang – Dampak masih belum dibayarkannya uang ganti rugi ( UGR ) bendungan Cipanas akhir nya warga terdampak meradang dan mendesak para pejabat terkait hingga minta tolong ke Kang Dedi Mulyadi ( KDM) juga Presiden Prabowo.
Mereka berkumpul di SMK Pemuda Cimayor, Jalan Raya Sumedang Cirebon, Kabupaten Sumedang. ( Kamis, 6/03/2025).
Ketua Paguyuban Masyarakat Peduli Bendungan Cipanas (PMPBC), Slamet Prihadi, dalam paparanya menyatakan bila uang ganti rugi itu semestinya sudah dibayarkan.
” Resume sudah ada; uang ganti rugj juga sudah ada di LMAN tapi kenapa hingga sekarang belum dicairkan juga”, tandas Slamet Prihadi yang akrab dipanggil Bah Slamet.
Sekarang, lanjut dia, sudah memasuki bulan Ramadhan sebentar lagi akan Lebaran, pasti uang itu sangat dibutuhkan warga.
“Makanya dampak dari itu kita berkumpul disini dengan mengundang berbagai instansi terkait, saya berharap kita juga disini sampai ke Kang Dedii Mulyadi ( KDM) dan Presiden Prabowo “, ucap nya.
Sementara itu keterangan seorang OTD Desa Karanglayung, Sri Mulyati yang juga ketua perwakilan dari 4 desa ( Karanglayung, Conggeang Kulon, Ungkal dan Cibubuan) mengatakan memang pembayaran UGR sangat lamban sekali padahal ada sejumlah resume yang sudah lolos verifikasi ditingkat LMAN.
” Di Desa Karanglayung ada 426 bidang, dari infornasi ada 206 bidang lahan sudah lolos verifikasi di LMAN sementara 220 bidang lagi belum”, ucap Sri Mulyati.
Di Desa Conggeang Kulon saja, kata Sri, ada 42 bidang, dari 42 budang itu 40 bidangnya sudah lolos verifikasi LMAN sementara 2 lagi belum.
Di Desa Cibubuan ada 13 bidang dan 10 nya sudah lolos verifikasi LMAN sementara untuk Desa Ungkal ada 169 bidang “, ucap nya.
Sementara itu pembina PMPBC, Oos Koswara berharap pembayaran UGR bisa dilakukan secara bertahap misal termin pertama 206 bidang sisanya menyusul.
Oos pun berharap yang masih validasi di BPN belum selesai, secepatnya diselesaikan. Kemudian, diberikan secepatnya ke PPK. Dan, data yang di PPK sudah diverifikasi langsung di ke pemerintah pusatkan.
Di pusat di proses lagi, langsung nanti diberikan ke Direktur dan juga diberikan ke LMAN.
“Pokoknya tuntutan OTD di Bulan Ramadan ini harus ada yang cair. Meskipun sebagian dan bertahap,” tegasnya.*****
