Oleh: Heni Ruslaeni
Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan adalah fenomena yang sering terjadi setiap tahun. Dari perspektif ekonomi, ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan sementara pasokan tetap atau bahkan terganggu. Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan bahwa stok kebutuhan pokok aman hingga menjelang ramadan dan idul fitri, permintaan terhadap sembako meskipun beberapa komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging dan cabai meningkat tajam,yang berdampak pada kenaikan harga.
Beberapa bahan pokok masih bergantung pada impor, sehingga nilai tukar rupiah dan kebijakan perdagangan global mempengaruhi harga barang di dalam negeri. Penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar juga turut memperparah.
Namun, pemerintah sering kali merespon kenaikan harga dengan operasi pasar dan bantuan sosial, solusi ini bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah, yaitu ketahanan pangan dan distribisi yang merata. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas dengan memastikan stok cukup dan menggelar operasi pasar murah.
Kenaikan harga bahan pokok menjelang ramadan bukanlah hal yang baru. Ini terjadi hampir setiap tahun, menunjukan bahwa masalahnya bukan sekedar fluktuasi pasar, tetapi lebih pada persoalan struktural dalam sistem ekonomi dan tata kelola pangan di Indonesia.
Ketergantungan pada mekanisme pasar sangat di pengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan. Ketika permintaan melonjak harga pun naik, dan negara tidak memiliki kontrol penuh untuk menstabilkan harga.
Dalam sistem kapitalisme, harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan naik menjelang ramadan, harga otomatis melonjak.
Pemerintah dalam sistem kapitalisme sering kali hanya berperan sebagai regulator, bukan sebagai penyedia utama kebutuhan rakyat. Masyarakat dibiarkan menghadapi harga yang terus naik, tanpa ada kebijakan mendasar untuk mengontrol lonjakan tersebut. Keuntungan adalah prioritas utama, bukan kesejahteraan rakyat.Hal ini membuka peluang bagi tengkulak untuk menimbun barang agar harga naik, lalu menjual dengan harga tinggi ketika permintaan memuncak.
Sistem ini berbeda dengan Islam, di mana negara memastikan distribusi yang merata dan melarang penimbunan barang (ihtikar). Dalam Islam, negara wajib mengutamakan produksi dalam negeri dan memastikan rakyat tidak bergantung pada impor.
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidaklah seseorang melakukan ihtikar (menimbun barang) kecuali ia adalah pendosa.” (HR. Muslim).
Negara dalam sistem Islam akan mengembangkan pertanian dan peternakan secara mandiri, tanpa harus mengimpor dalam jumlah besar. Islam menawarkan solusi komprehensif melalui peran aktif negara dalam menjamin distribusibyang adil, menghapus paraktik speakulasi dan memastikan ketahanan pangan nasional. Jika sistem Islam diterapkan, kenaikan harga nahan pokok jelang ramadan tidak akan menjadi fenomena berulang seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini.
Jika kenaikan harga terjadi karena rantai distribusi yang panjang, pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi distribusi langsung dari petani dan peternak ke pedagang. Upaya seperti operasi pasar murah yang direncanakan Pemkab Bandung sejalan dengan prinsip Islam dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Waallahu`allam bishawab.
