Pewarta : Wahyu
Kota Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi menggabungkan Forum Group Discussion (FGD) dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cimahi Selatan sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudistira, mengatakan penggabungan FGD dan Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan solusi strategis agar proses perencanaan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran.
“Ini justru menjadi hikmah. Forum dibuat lebih efisien, tetapi tetap efektif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui mekanisme LPM kecamatan, seluruh usulan warga tetap tersampaikan dan dikaji secara komprehensif,” ujar Adithia, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, RKPD 2027 menandai fase maturity dari visi Cimahi Mantap, di mana pemerintah mulai memfokuskan realisasi program-program pembangunan yang dinilai rasional, terukur, dan memiliki daya terima publik. Prioritas diarahkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia.
Ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada penyesuaian skala dan jumlah usulan pembangunan. Seluruh aspirasi yang masuk melalui Musrenbang akan melalui proses rasionalisasi agar selaras dengan kapasitas fiskal daerah.
“Semua usulan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami berharap kondisi fiskal 2027 tidak seberat 2026. Karena itu, Pemkot terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meramu skema creative financing untuk menutup defisit anggaran,” jelasnya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Pemkot Cimahi juga memperketat manajemen belanja daerah. Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan setiap triwulan. Program yang tidak siap dieksekusi atau berjalan tidak sesuai jadwal akan dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
