Pewarta : Red
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita”.
Pernyataan itu disampaikan menyusul ramainya pembubaran nobar film tersebut di sejumlah kampus dan kafe di berbagai daerah.
“Pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegas Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).
Sejumlah agenda pemutaran film diketahui sempat dibubarkan di beberapa kampus, seperti Universitas Khairun, Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika hingga Institut Seni Indonesia Bali. Pembubaran juga terjadi di sejumlah kafe di kawasan Seminyak dan Tabanan, Bali.
Namun, Yusril menyebut tidak semua kegiatan nobar mengalami pelarangan. Ia mencontohkan pemutaran film di Bandung dan Sukabumi tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurutnya, beberapa pembubaran terjadi lebih karena persoalan administrasi dan prosedur internal kampus, bukan bentuk pelarangan resmi dari negara.
Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” sendiri berisi kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Film itu menyoroti isu lingkungan, hak ulayat masyarakat adat, hingga dampak pembangunan terhadap warga Papua.
Meski mengakui isi dan judul film tersebut bernuansa provokatif, Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap merupakan bagian sah dalam demokrasi.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” ujarnya.