Pewarta : Heri Kusnasi
Kab. Ogan Ilir – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Reda Manthovani, mengapresiasi pesatnya perkembangan ABPEDNAS Provinsi Sumatera Selatan.
Menurutnya, organisasi tersebut menjadi salah satu ABPEDNAS dengan pertumbuhan anggota tercepat dan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota yang telah mencapai lebih dari 12.000 orang.
Apresiasi tersebut disampaikan Reda Manthovani saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam mendukung Program Prioritas Nasional, yakni Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar, yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS se-Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir, Sabtu (27/6/2026) pagi, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, pengurus ABPEDNAS, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus DPC ABPEDNAS bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
“Pengukuhan ini bukan puncak pencapaian, tetapi menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas organisasi serta memperkuat kinerja para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan, aspirasi, dan kemitraan dengan pemerintah desa,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.
Ia berharap seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah secara profesional, menjaga integritas, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan ABPEDNAS dalam mendukung program-program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengawasan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
