Pewarta : Fadhel
Kabupaten Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menyiapkan langkah penataan kepegawaian menyusul kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Persiapan tersebut dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi, kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengatakan penataan kepegawaian menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengabdian aparatur.
Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sukabumi Asep Japar dalam memperkuat tata kelola manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Penataan kepegawaian bukan sekadar perubahan status, melainkan upaya menghadirkan kepastian pengabdian, keadilan kesempatan, dan keberlanjutan pelayanan publik,” ujar Ganjar dalam video yang diunggah melalui media sosial pribadinya, Jumat (6/11/2026).
Ganjar menegaskan, pemerintah daerah perlu mempersiapkan berbagai aspek agar kebijakan penataan status PPPK Paruh Waktu dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persiapan tersebut mencakup penyesuaian kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah agar kebijakan kepegawaian tetap berjalan seiring dengan keberlangsungan pelayanan publik.
Kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 2027 menjadi perhatian bagi tenaga non-ASN dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sukabumi yang menantikan kepastian status kepegawaian.
Pemkab Sukabumi melalui BKPSDM menyatakan akan terus melakukan langkah penataan sesuai regulasi dan kebutuhan daerah.
