Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mempercepat pencapaian target UHC di Kabupaten Sukabumi.
Tim Percepatan UHC Provinsi Jawa Barat diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (7/7).
Pertemuan strategis tersebut membahas pemetaan kondisi terkini sekaligus menyusun langkah-langkah konkret guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Sukabumi. Upaya ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta target nasional dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.
Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang menjamin setiap warga negara memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup besar, terutama setelah serangkaian bencana yang terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Bencana tersebut mengakibatkan ribuan rumah di 36 kecamatan mengalami kerusakan, sehingga memberikan tekanan terhadap kapasitas anggaran daerah, termasuk dalam pembiayaan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, H. Ade Suryaman menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk terus mencari solusi melalui kolaborasi lintas sektor agar target UHC tetap dapat diwujudkan.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai alternatif pembiayaan dan penguatan sinergi akan terus diupayakan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses oleh seluruh warga yang berhak,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, menekankan bahwa keakuratan data kependudukan menjadi fondasi utama dalam menentukan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, validitas data akan menentukan ketepatan sasaran penerima manfaat program jaminan kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Nora D. Manurung, menyoroti pentingnya proses validasi data peserta secara berkala agar bantuan pembayaran iuran benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, tim teknis yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi bersama perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menggelar pembahasan lanjutan (desk). Pembahasan tersebut difokuskan pada penyusunan regulasi daerah, penyesuaian anggaran melalui mekanisme addendum, serta penyusunan strategi pelibatan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis target Universal Health Coverage dapat segera tercapai. Dengan demikian, seluruh masyarakat diharapkan memperoleh perlindungan kesehatan yang komprehensif sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang sehat, tangguh, dan sejahtera.