Pewarta : Ida
Kota Bandung – Gerakan Aliansi Ummat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) bersama Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Jawa Barat akan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Selasa (14/7/2026) mulai pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut diklaim akan melibatkan sekitar 40 organisasi masyarakat, komunitas, haroqah, paguyuban, dan berbagai elemen masyarakat.
Aksi digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rangkaian kegiatan “Safari Budaya” yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menurut penyelenggara aksi diduga dimanfaatkan sebagai “Safari Politik” untuk kepentingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Koordinator Lapangan Aksi, Hari Nugraha, menilai Jawa Barat selama ini berada dalam situasi yang kondusif dan tidak seharusnya dijadikan ruang manuver politik menjelang tahapan Pemilu.
“Kami menolak keras safari politik yang berkedok budaya. Belum waktunya kampanye. Ini melanggar etika politik dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Hari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2026).
Hari menegaskan, aksi yang digelar bersifat damai, tertib, dan konstitusional. Menurutnya, massa hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menyampaikan aspirasi agar Jawa Barat tetap netral dan kondusif.
“Kami datang bukan untuk gaduh. Kami datang untuk menjaga Jawa Barat tetap adem, netral, dan jauh dari politik dinasti,” katanya.
Sementara itu, Koordinator GAUM-K, Ustaz Amin Bukhaery, menilai kegiatan yang mengatasnamakan budaya namun diduga dimanfaatkan sebagai konsolidasi politik merupakan bentuk penyalahgunaan ruang publik.
“Jawa Barat sudah nyaman dan kondusif. Jangan dirusak hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa dan membangun dinasti politik. Pejabat publik, termasuk mantan presiden, harus memberi contoh berpolitik yang beretika,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, GAUM-K dan GMKR akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat, di antaranya meminta DPRD menyatakan sikap menolak dugaan politisasi kegiatan budaya di Jawa Barat serta menolak praktik politik dinasti dan penggunaan pengaruh pejabat maupun mantan pejabat negara untuk kepentingan partai politik tertentu.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang disebut dalam tuntutan aksi terkait tudingan tersebut.