Pewarta : Ida
Kota Bandung – Puluhan organisasi masyarakat (Ormas), paguyuban, komunitas, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Umat dan Mahasiswa Keadilan (GAUM-K) serta Gerakan Masyarakat Kawal Reformasi (GMKR) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (14/7/2026).
Massa menyatakan penolakan terhadap rencana safari politik Presiden ke – 7 RI Joko Widodo yang disebut berkedok safari budaya.
Aksi yang diikuti sekitar 40 organisasi tersebut diawali dengan long march dari Masjid Pusdai menuju Gedung DPRD Jabar. Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, di antaranya penolakan terhadap kedatangan Jokowi ke Jawa Barat.
Koordinator Lapangan Aksi, Hari Nugraha, menyebut aksi tersebut merupakan langkah awal penolakan. Menurutnya, rencana safari Jokowi dinilai bermuatan politik dan dianggap sebagai kampanye yang dilakukan sebelum waktunya.
Perwakilan massa kemudian diterima unsur pimpinan DPRD Jawa Barat dalam audiensi di ruang Badan Anggaran (Banggar). Dalam pertemuan itu, delegasi menyampaikan aspirasi serta menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD.
Presidium GMKR Jawa Barat, Dr. Memet Hakim, menilai safari tersebut memiliki muatan politik untuk membangun dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut sumber pembiayaan kegiatan safari tersebut.
Sementara itu, Ustaz Amin Bukhaeri membacakan pernyataan sikap massa aksi yang berisi dua tuntutan utama, yakni menolak kedatangan Joko Widodo ke Jawa Barat dalam rangka kegiatan yang dinilai bermuatan politik serta mendesak PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung menyelidiki sumber pendanaan safari tersebut.
Hingga aksi berakhir berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo maupun pihak terkait atas tuntutan yang disampaikan massa aksi.