Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai strategi baru untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kewilayahan, serta masyarakat.
Program tersebut diluncurkan di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026), dipimpin langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Ketua TP Posyandu Kota Bandung Aryatri Benarto Farhan.
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa stunting tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kekurangan gizi semata. Menurutnya, tingginya angka stunting merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi kualitas sanitasi, lingkungan, air bersih, hingga pola hidup masyarakat.
“Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus dibenahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya,” kata Farhan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih mencapai 22,8 persen, jauh di atas target nasional sebesar 16 persen. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi peringatan agar seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih serius dan berbasis fakta.
“Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama,” ujarnya.
Farhan menilai tingginya angka stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung memperoleh suplai bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia sehingga persoalan utama dinilai berada pada faktor lain yang lebih kompleks.
Ia menyoroti masih rendahnya kualitas sanitasi, kondisi lingkungan, hingga kualitas udara dan air yang dinilai turut memengaruhi kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak, sehingga masih berpotensi terjadi praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada anak.
“Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor,” tegasnya.
Farhan meminta seluruh OPD, camat, dan lurah segera memetakan persoalan di wilayah masing-masing agar intervensi penanganan stunting dapat dilakukan sesuai karakteristik setiap daerah.
“Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan program, Farhan menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan Dapur Dahsyat di setiap kelurahan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.
Ia juga meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan uji kandungan bakteri Escherichia coli di sejumlah titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.
Melalui program ini, Pemkot Bandung menargetkan terwujudnya Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru. Meski demikian, Farhan menegaskan target tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja berkelanjutan, evaluasi rutin, dan kolaborasi semua pihak.
“Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan saya minta laporan perkembangan sehingga kita tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang masih harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan agar bantuan pemerintah tidak tumpang tindih dan mampu menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung Aryatri Benarto Farhan mengatakan pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga anak memasuki usia balita.
Menurutnya, dampak stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas seseorang di masa depan.
“Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Aryatri menjelaskan, Posyandu di Kota Bandung kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, didukung 14.797 kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Ia menilai peluncuran Bandung Utama Goes to Zero New Stunting menjadi langkah penting karena mengintegrasikan berbagai program penanganan stunting yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
“Melalui kolaborasi kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Sony Adam mengatakan pelaksanaan program akan didukung pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan.
Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila tidak menunjukkan perbaikan, kasus akan dibahas dalam lokakarya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan.
“Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting,” kata Sony.