Beranda Ragam Kapolres Cimahi Perkuat Sinergi dengan Media, Tegaskan Pers Mitra Strategis Jaga Kamtibmas
Ragam

Kapolres Cimahi Perkuat Sinergi dengan Media, Tegaskan Pers Mitra Strategis Jaga Kamtibmas

adminsigiku.com
adminsigiku.com2 min baca
×

Kapolres Cimahi Perkuat Sinergi dengan Media, Tegaskan Pers Mitra Strategis Jaga Kamtibmas

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Herlina SC

Kab. Bandung Barat – Kapolres Cimahi AKBP Moh. Faruk Rozi, S.H., S.I.K., M.Si. memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan silaturahmi bersama awak media di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum perkenalan dirinya sebagai Kapolres Cimahi yang baru sekaligus menegaskan komitmen membangun kemitraan yang lebih solid dengan media.

Dalam sambutannya, AKBP Faruk mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai media memiliki posisi strategis sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan yang berkualitas tidak hanya memperkuat keterbukaan informasi publik, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Kami sangat mengapresiasi peran rekan-rekan media yang selama ini telah membantu menyampaikan informasi yang edukatif dan menyejukkan kepada masyarakat,” ujar AKBP Faruk.

Ia menegaskan, hubungan harmonis antara kepolisian dan media harus terus dipelihara melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Silaturahmi tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi antara jajaran Polres Cimahi dan awak media. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari dinamika kamtibmas, keterbukaan informasi publik, hingga tantangan penyebaran informasi di era digital yang menuntut kecepatan sekaligus akurasi.

AKBP Faruk berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Ia meyakini peran media sangat penting dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.

“Media adalah mitra strategis kami dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Kapolres menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan insan pers kepada Polres Cimahi. Ia berharap kemitraan yang semakin kuat dapat mendukung terciptanya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, serta Kecamatan Margaasih.

Pos Terkait

Ragam
Pemkab Cianjur Tertibkan 216 Bangunan Liar di Jalur Bandung – Cianjur, Dukung Penataan Kawasan Wisata
Ragam
Kemenkes Usulkan Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Penanggulangan TBC
Ragam
Damkar Kabupaten Bogor Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Stadion Pakansari Sambut HUT ke-81 RI
Ragam
Dedi Mulyadi Minta Peredaran Tramadol di Jabar Disikat Habis, Singgung Dugaan Beking Oknum LSM
Ragam
Pemkab Bandung Barat Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tata Ruang, Lindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan sektor pertanahan dan tata ruang, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi forum penyamaan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kawasan konservasi dan lahan pertanian harus dijaga secara konsisten dari praktik alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, masifnya perubahan fungsi lahan tidak hanya berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penertiban administrasi pertanahan guna mencegah manipulasi nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, pengamanan aset negara, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain, KPK meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi pelayanan publik melalui implementasi Program MCSP, meningkatkan sistem pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah. Sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut menandatangani kesepakatan perlindungan LP2B sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Ragam
Sekda Ciamis Ajak PEPABRI Perkuat Nilai Kebangsaan dan Dukung Pembangunan Daerah
Ragam
BMKG : Cuaca Jawa Barat 5 Agustus 2026 Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Bogor, Sukabumi, dan Cianjur

Baca Juga

Pemkab Bandung Barat Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tata Ruang, Lindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan sektor pertanahan dan tata ruang, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi forum penyamaan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kawasan konservasi dan lahan pertanian harus dijaga secara konsisten dari praktik alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, masifnya perubahan fungsi lahan tidak hanya berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penertiban administrasi pertanahan guna mencegah manipulasi nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, pengamanan aset negara, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain, KPK meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi pelayanan publik melalui implementasi Program MCSP, meningkatkan sistem pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah. Sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut menandatangani kesepakatan perlindungan LP2B sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Ragam

Pewarta : Herlina SC   Kab. Bandung Barat –…