Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan dirinya tidak pernah menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk pembelian pulsa maupun paket kartu Halo sejak menjabat. Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas isu yang berkembang mengenai pembelanjaan paket kartu Halo di lingkungan Pemkab Garut.
Melalui pernyataan yang disampaikan di akun media sosial pribadinya, Putri Karlina mengatakan seluruh kebutuhan pulsa dan paket data untuk tiga nomor telepon yang digunakannya dibayar menggunakan uang pribadi.
“Alhamdulillah, dari awal menjabat sampai detik ini, demi Allah saya tidak pernah dibelikan pulsa oleh anggaran daerah Kabupaten Garut. Pulsa yang saya pakai untuk tiga nomor saya, saya beli menggunakan uang sendiri,” ujarnya.
Ia mengaku bahkan sesekali meminta bantuan kepada suaminya ketika kuota internetnya habis. Menurutnya, pernyataan tersebut juga telah diperkuat dengan data transaksi dari Telkomsel yang telah diperiksa secara langsung.
Putri menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, tidak terdapat namanya dalam catatan transaksi pembelian paket kartu Halo yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Kalaupun ada tulisan untuk wakil kepala daerah, saya tidak pernah menggunakan anggaran tersebut,” tegasnya.
Selain menepis isu penggunaan anggaran untuk kebutuhan komunikasi, Putri Karlina juga memastikan tidak akan mengajukan pengadaan mobil dinas baru selama menjabat sebagai Wakil Bupati Garut.
Ia menyatakan tetap akan menggunakan kendaraan dinas yang tersedia dan tidak pernah meminta pengadaan kendaraan baru.
Tak hanya itu, Putri mengungkapkan tengah mengupayakan agar anggaran perjalanan dinas luar kota yang menjadi haknya dapat dialihkan untuk program pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Anggaran tersebut, kata dia, direncanakan untuk membantu kelompok masyarakat rentan, khususnya janda, kepala keluarga perempuan, maupun keluarga yang memiliki anak-anak dan menghadapi kerentanan sosial ekonomi.
Menurut Putri, nilai bantuan yang diupayakan bahkan dirancang lebih besar dibandingkan stimulan program Rutilahu yang selama ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).
Ia berharap proses pengalihan anggaran tersebut dapat direalisasikan sehingga mampu membangun sejumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Mohon doanya semoga perpindahan anggaran ini bisa terealisasi dan bisa membangun beberapa rumah untuk teman-teman yang rentan secara sosial ekonomi,” pungkasnya.
