Pewarta : Fadhel
Kabupaten Sukabumi – Bupati Sukabumi, Asep Japar meraih penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DEKOPINWIL Jawa Barat dalam acara yang digelar di Gedung Senbik, Kota Bandung, yang digelar Kamis (30/7/2026) lalu.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi, Sri Hastuty Harahap, yang hadir mewakili Bupati Sukabumi, Asep Japar.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat kelembagaan, pemberdayaan, serta pengembangan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
Prestasi Kabupaten Sukabumi tidak berhenti pada penghargaan untuk kepala daerah. Koperasi Konsumen Pegawai PLTU Palabuhanratu SAMARATU juga meraih penghargaan sebagai Koperasi Terbaik dalam ajang Anugerah Koperasi Jawa Barat 2026.
Menanggapi hal ini, Kepala DKUKM Kabupaten Sukabumi, Sri Hastuty Harahap mengatakan, capaian tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan gerakan koperasi dalam mendorong penguatan sektor koperasi.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen bersama dalam membangun koperasi yang sehat, berprestasi, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat luas,” kata Sri Hastuty.
Menurutnya, momentum Hari Koperasi ke – 79 juga menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu berkembang secara mandiri, profesional, dan memiliki daya saing.
“Ke depan, kami berharap koperasi di Kabupaten Sukabumi semakin maju, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Dua penghargaan tersebut menjadi catatan positif bagi Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan koperasi di tingkat Jawa Barat, sekaligus menunjukkan kontribusi koperasi daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
