Pewarta : Ida
Kota Bandung – Aliansi Bandung Ngajoak (ABN) menjadikan panggung kesenian sebagai ruang kritik terhadap berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan bencana dan kebakaran hutan, hingga persoalan sampah, penertiban pedagang kaki lima (PKL), dan rencana revitalisasi pasar di Kota Bandung.
Kritik tersebut disampaikan dalam aksi bertajuk “Jangan Biarkan Kezaliman Menjadi Kelaziman” di Kebun Seni, Tamansari, Kota Bandung, Minggu (13/9/2026). Aksi tersebut sekaligus memperingati hari lahir ke – 37 Kelompok Jalanan Bandung (KJP).
Sejumlah seniman, mulai dari musisi balada, penyanyi jalanan, sastrawan hingga seniman teater, menyampaikan kritik melalui musik dan pertunjukan teatrikal.
Musisi balada asal Bandung, Om Tris, misalnya, membawakan lagu ciptaannya berjudul Merdeka – lah. Lagu yang dibuat pada 2019 itu menjadi medium kritik terhadap persoalan sosial dan politik yang menurutnya masih relevan hingga saat ini.
Dalam aksi tersebut, Om Tris juga menyoroti rencana revitalisasi Pasar Ciroyom dan Pasar Andir. Ia khawatir kebijakan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi pedagang yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Menurutnya, pasar bukan sekadar fasilitas publik, tetapi merupakan ruang hidup bagi para pedagang dan keluarganya.
Ia mengatakan sejumlah pedagang berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana revitalisasi. Namun, pertemuan tersebut disebut belum terealisasi.
Keresahan mengenai revitalisasi pasar sebelumnya juga disuarakan dalam kegiatan ABN pada Agustus 2026. Om Tris mengatakan persoalan tersebut kembali diangkat karena hingga kini keresahan pedagang dinilai masih belum menemukan titik penyelesaian.
“Suara dan aspirasi masyarakat itu sering tersumbat dan kita tahu daya serap (aspirasi) dari lembaga-lembaga sering tersumbat dan jarang diperhitungkan atau dipertimbangkan,” kata Om Tris.
Ia menilai seniman memiliki ruang strategis untuk menyampaikan suara masyarakat karena kesenian dapat menjangkau publik dengan cara yang berbeda.
“Untuk mencapai perubahan enggak mungkin kalau hanya dititipkan ke pemerintah saja. Kita harus bareng-bareng dengan masyarakat untuk mengubah situasi ini,” ujarnya.
Kritik Disampaikan Lewat Teatrikal
Kritik sosial juga disampaikan melalui pertunjukan teatrikal oleh tiga seniman perempuan yang tergabung dalam Trio Koclak, yakni Elly Dz, Ambu Rinrin, dan Desty Astutsi.
Ketiganya tampil dengan kostum eksentrik. Salah satunya mengenakan pakaian yang dihiasi sampah plastik, sementara dua lainnya tampil dengan karakter berbeda. Mereka juga menggunakan bendera Merah Putih sebagai bagian dari pertunjukan.
Elly mengatakan pertunjukan tersebut dilakukan secara spontan tanpa latihan khusus. Sebagai seniman pentas, mereka mengandalkan improvisasi untuk menyampaikan pesan sosial.
Kostum berbahan sampah plastik yang dikenakannya menjadi simbol kritik terhadap kondisi masyarakat yang menurutnya kerap diperlakukan seperti sesuatu yang tidak bernilai.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah dan ketimpangan tanggung jawab antara masyarakat dengan produsen.
Menurut Elly, masyarakat terus didorong untuk disiplin mengurangi dan membuang sampah dengan benar, khususnya sampah plastik. Di sisi lain, produksi kemasan plastik terus berlangsung tanpa diiringi solusi yang dianggap memadai terhadap dampak sampahnya.
“Itu kan merupakan sebuah ketimpangan,” ujarnya.
Sementara Ambu Rinrin mengkritik sikap pemangku kebijakan yang menurutnya kerap meminta masyarakat bersabar ketika menghadapi persoalan atau bencana.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat menerima keadaan, tetapi harus menghadirkan solusi konkret. Ia juga menilai praktik korupsi menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
“Tapi di bawahnya sebenarnya banyak rakyat yang tertindas dan rakyat hanya disuruh sabar atas nama takdir dan itu berbahaya,” katanya.
ABN Soroti MBG
Ketua ABN Dodi Ahmad Fauzi mengatakan aliansi tersebut dibentuk sebagai wadah bagi seniman, musisi jalanan, musisi balada hingga jurnalis untuk menyuarakan persoalan masyarakat.
ABN dibentuk pada 25 Agustus 2026. Menurut Dodi, aliansi tersebut bertujuan mengawal berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat Kota Bandung maupun nasional.
Dalam aksi kedua itu, salah satu isu utama yang disorot adalah pelaksanaan program MBG. Dodi menilai program tersebut belum berjalan secara optimal dan mempertanyakan kesiapan pelaksanaannya.
Ia mengaitkan kritik tersebut dengan munculnya berbagai laporan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG di sejumlah daerah.
Dodi juga mempertanyakan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program tersebut. Ia menilai besarnya anggaran harus diimbangi dengan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang profesional agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Bukti dari kelinci percobaan itu lebih dari 50.000 siswa keracunan dan itu dianggap kelinci saja,” katanya.
Ia juga mengkritik kapasitas sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurutnya perlu diperkuat dari sisi profesionalisme dan pengawasan.
“Apa pun yang dikerjakan oleh yang tidak profesional hasilnya akan buruk,” tegasnya.
Selain MBG, ABN mempertanyakan sejumlah aspek hukum dan kebijakan program tersebut. Dodi menyebut pihaknya menilai pelaksanaan MBG berkaitan dengan persoalan alokasi anggaran pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ABN juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) yang dinilai terlalu bersifat top – down.
Penertiban PKL Jadi Sorotan
Di tingkat Kota Bandung, ABN turut menyoroti rencana penertiban lapak pedagang di sejumlah kawasan, termasuk Cihapit dan Tegalega.
Dodi meminta pemerintah tidak hanya melakukan penertiban atau penataan, tetapi juga menyiapkan solusi bagi pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Menurutnya, kebijakan penertiban yang dilakukan tanpa dialog dan solusi berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru.
“Kalau Anda semena-mena dalam menertibkan atau merapikan semua fasilitas publik ya, tanpa diskusi, tanpa memanusiakan manusia, maka akan ada perlawanan,” ujarnya.
Dodi berharap kritik yang disampaikan melalui aksi kesenian tersebut dapat mendorong masyarakat, intelektual, dan jurnalis untuk lebih aktif mengawal kebijakan publik.
Ia menegaskan kritik bukan semata – mata ditujukan untuk menyerang pemerintah, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Anda boleh membela siapa pun termasuk pemerintah. Tetapi jika Anda melihat kezaliman dan membiarkannya, maka kezaliman akan menjadi kelaziman dan itu bahaya,” pungkasnya.
