Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menghapus 100 persen sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Program penghapusan denda tersebut menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2 tanpa dibebani sanksi administratif keterlambatan pembayaran.
Berdasarkan informasi resmi Bapenda Kabupaten Sukabumi, kebijakan tersebut berlaku sejak 9 November 2026 hingga 20 Desember 2026, sesuai dengan Keputusan Bupati Sukabumi.
Penghapusan denda diberikan kepada seluruh wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Kabupaten Sukabumi, sepanjang memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Dalam ketentuan program tersebut, sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar 1 persen per bulan dihapuskan sebesar 100 persen atau gratis.
Penghapusan denda juga mencakup seluruh tunggakan PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2026. Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang melunasi piutang PBB-P2 atas ketetapan pajak mulai tahun 1994 hingga 2026.
Namun, program tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan.
Selain itu, penghapusan denda tidak diberikan kepada wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan, banding, gugatan, maupun peninjauan kembali atas kewajiban pajak terkait.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri Subandi, mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum batas waktu program berakhir.
Melalui program ini, pemerintah daerah berharap beban masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dapat diringankan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Masyarakat diharapkan tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program pada 20 Desember 2026.
Bapenda Kabupaten Sukabumi juga mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai momentum menyelesaikan tunggakan PBB-P2 sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda Kabupaten Sukabumi melalui bapenda.sukabumikab.go.id atau menghubungi layanan telepon di nomor 0857-9888-8110.
Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memberikan kemudahan pelayanan perpajakan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan daerah guna mendukung pembangunan.
