Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI)
Sebelum dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum “belanja aspirasi”. Keduanya mengundang warga Jawa Barat dari berbagai elemen untuk diskusi di Gedung Asia Afrika. Dini ini hari Saya meluncur dari Kota Sukabumi menemui dua pasangan Gubernur dan Wakilnya yang menang kontestasi Pilgub.
Saat acara diskusi dimulai Saya menyampaikan aspirasi terkait nasib guru honorer. Substansinya visi cantik Jabar Juara Lahir Batin bagi guru honorer terkait dengan naiknya kesejahteraan. Jabar Juara Lahir Batin tidak akan bermakna bila guru honorer Jawa Barat masih jauh dari sejahtera. Kesejahteraan guru honorer sangatlah penting untuk mensukseskan Jabar Juara Lahir Batin.
Hari ini Saya dapat kabar bahwa 1.461 guru non PNS SMA/SMK/SB bersertifikat pendidik akan segera mendapatkan SK dari Gubernur Jawa Barat. Ini sangat baik bagi kesejahteraan guru non PNS. Ini tanda-tanda Jabar Juara Lahir Batin sudah mulai menggeliat menuju target. Tidaklah mungkin Jabar Juara Lahir Batin bidang pendidikan tercapai dengan ribuan guru jauh dari sejahtera. Keluarnya SK dari Gubernur Jawa Barat adalah penanda geliat sukses pendidikan Jabar.
Sungguh sukses hidup itu karena kolaborasi berbasis kemanusiaan dan ibadah. Berkat kemurahan hati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dedi Supandi (Disdik Jawa Barat), Abdul Hadi Wijaya (DPRD Provinsi Jabar), Rizki Safari Rahmat (Pengurus guru GTT Jabar), Dudung Nurullah Koswara (PB PGRI) dan Iwan Hermawan (FAGI) yang selalu mendapatkan aspirasi dan desakan dari para guru GTT non PNS. Berkat kolaborasi banyak hal bisa diwujudkan.
Pemberian SK dari Gubernur Jawa Barat adalah syarat bagi guru non PNS yang “honor” di sekolah negeri untuk mendapatkan TPG. Dengan adanya SK Gubernur maka guru non PNS di sekolah negeri akan mendapatkan hak TPGnya dari pemerintah pusat. Setidaknya dengan diterimnya honor atau gaji dari APBD pemerintah provinsi Jawa Barat dan dari APBN pemerintah pusat maka guru non PNS SMK/SMA/SLB sudah mulai mendekati UMR/UMP/UMK.
Amanah UURI No 14 tahun 2005 mewajibkan semua guru berhak mendaptkan gaji atau upah UMR/UMP/UMK. Faktanya belum semua guru merasakannya. Ratusan ribu guru honorer atau non PNS masih di bawah UMR/UMP/UMK, ini tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Amanah undang-undang itu harus diwujudkan. Sebuah amanah yang tidak ringan karena terkait anggaran, namun tetap harus diusahakan. Apalagi bila para guruanya sudah bersertifikat pendidik.
Khusus di Jawa Barat, mayoritas guru honorer SMA/SMK/SLB di sekolah negeri sudah mulai mendapatkan gaji atau upah di Rp. 2 jutaan. Ini sudah sangat membaik dan akan lebih membaik saat mereka mendapatkan SK Gubernur. Mengapa? Karena Rp. 2 juta akan mendapatkan tambahan Rp 1.5 juta dari TPG. Gaji guru non PNS akumulatif Rp. 3,5 juta tentu sangat baik dan membaik. Pegawai pabrik yang non sarjana saja saat ini ada yang lebih dari 4 jutaan.
Mewakili para guru honorer atau guru non PNS SMK/SMA/SLB yang mengajar di sekolah negeri mengucapkan “Terimakasih Ridwan Kamil”. Dalam jaringan medsos dan grup WAnya mereka tampak bahagia dan siap menjadi bagian dari “orchestra” meraih Jabar Juara lahir Batin, khususnya bidang pendidikan. Bila guru sejahtera dan merdeka maka dimungkinkan setiap guru dapat memerdekakan dan mensejahterakan anak didiknya. Guru sejahtera, sebarkan kesejahteraan bagi anak didiknya.
Dalam aspirasi yang sering Saya sampaikan. Setidaknya agar pendidikan di negeri ini sukses, ada tiga syarat. Pertama guru harus merdeka kompetensi, artinya guru harus tidak ada masalah dengan kompetensi dirinya. Ia harus profesional. Kedua guru harus merdeka finansial. Artinya guru harus tidak ada masalah dengan finansialnya, harus sejahtera. Ketiga guru merdeka apresiasi dan perlindungan. Artinya guru harus dihormati martabatnya dan dilindungi saat menjalankan profesinya.
Saya sebagai Ketua PB PGRI pernah memverifikasi kepala daerah yang layak mendapatkan penghargaan dari Presiden. Diantara ciri kepala daerah yang baik adalah mensejahterakan guru honorer dan APBDnya sangat tinggi untuk belanja pendidikan dalam upaya meningkatkan sukses pendidikan.
Walikota Cirebon tahun kemarin termasuk yang Saya verifikasi dan lolos mendaptkan penghargaan di HUT PGRI. Biasanya kalau Presiden hadir maka Presiden yang langsung memberikan penghargaan pada para kepala daerah. Disaksikan ribuan guru dari semua utusan daerah se Indonesia.