Pewarta : Roy P
Kota Ambon – Bicara soal kemiskinan di Provinsi Maluku memang sejak awal sudah demikian, tapi dengan semangat dan kerja keras, Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
Pernyataan ini disampaikan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku, Wahid Laittupa, kepada wartawan di Ambon saat dimintai tanggapannya terkait upaya Pemerintah Daerah Maluku menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Seribu Pulau tersebut.
Wahid Laittupa, yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Maluku, mengaku optimis Pemerintah Provinsi Maluku yang dinahkodai Gubernur, Murad Ismail dan Wakil Gubernur, Drs Barnabas N Orno, bisa membawa Maluku lebih maju dan berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia.
“Perjuangan untuk mendukung pemerintah daerah, sebagai wakil rakyat tetap memberikan support,” jelas Laittupa, Rabu (18/08/2022).
Dia menyebut, Angka kemiskinan di Provinsi Maluku saat ini sudah mulai turun.
“Kalau saya bicara kemiskinan, persoalan pertama dari awal sejak program pemerintah kepada masyarakat soal Raskin diberikan sesuai dengan data statistik, tapi kemudian proses ditingkat bawah tidak dilakukan secara profesional, sehingga data Raskin membuat angka kemiskinan terdorong naik dengan sendirinya,” kata Laittupa.
Menurutnya, seluruh masyarakat ingin mendapat bantuan beras Raskin, padahal ada diantaranya tergolong sebagai masyarakat yang mampu secara ekonomi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Ada sebagian masyarakat yang taraf ekonominya sudah baik, namun tetap ingin mendapat jatah beras Raskin, hal ini menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Maluku,” katanya.
Dikatakan, kalau dilihat dari sisi kepentingan terhadap negara, Maluku dianggap masih jauh, karna memang itu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang soal porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dengan luas daratan dan jumlah penduduk akhirnya (DAU) Maluku kecil.
“Tapi kalau pemerintah pusat melihat Maluku sebagai provinsi yang turut menyelaraskan Kemerdekaan RI, maka sebetulnya kita diberikan otonomi khusus,” jelas Laitupa.