Pewarta : Arief Avenk
Jakarta – Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Ketua PGRI Jawa Timur, Teguh Sumarno, didampingi Ketua PGRI Banten, Muhtadi dan Sudarmadji tokoh senior PGRI Jawa Timur, bergerak cepat melakukan komunikasi dan silaturahmi langsung dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Dirjen GTK Prof. Dr. Nunuk Suryani, untuk memperjuangkan nasib para guru.
Teguh Sumarno tidak konfrontatif dan berwacana, melainkan kolaborasi langsung. Inilah ciri pemimpin kekinian yang memahami bahwa ciri abad 21 adalah kritis, komunikatif, kolaboratif, dimana gaya kepimpinan kolaboratif memberi solusi adalah tuntutan masa kini.
Para guru se Indonesia harus tahu, ini hasil diskusi dan silaturahmi Ketua PGRI Provinsi Jawa timur, Teguh Sumarno didampingi Sekum Sudarmadji, Ketua PGRI Banten, Muhtadi dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek hari Kamis, tgl. 9 Maret 2023, kemarin.
1. Ada pembatalan P-1, karena ada formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak linier.
2. Semua guru akan diangkat, tinggal tunggu waktunya.
3. Dirjen GTK Kemendikbudristek kerja keras, bekerja untuk guru, berjuang untuk guru, bekerja atas usulan Pemda.
4. PGRI sebagai mitra pemerintah, harus bergandeng tangan dengan mitra dan selalu komunikasi, kolaborasi dengan Pemda. PGRI harus advokasi Pemda untuk mendirong, mengusulkan ASN PPPK sesuai analisa kebutuhan.
Selanjutnya, 5. Tahun 2023 Kemendikbudristek mengajukan formasi guru 780.000 dan telah disetujui oleh Menpan RB dan Menteri Keuangan.
6. Organisasi Profesi yang telah hadir ke Kemendikbudristek tentang pembatalan P-1 langsung diberikan penjelasan oleh Dirjen GTK.
Niat baik pemerintah dan jelimetnya kompleksitas terkait entitas guru (ASN PPPK) perlu mendapatkan pengawalan dan dukungan tokoh yang cerdas.
Langkah Teguh Sumarno, Muhtadi dan Sudarmadji, tiga tokoh senior PGRI melakukan kolaborasi dengan pemerintah, dinilai sangat pintar dan taktis.
“Pemimpin yang konfrontatif, menghakimi pemerintah dan menebar kegaduhan sudah tak zamannya lagi. Pemimpin yang memahami niat baik pemerintah, kolaboratif dan mesra dengan pemerintah adalah tuntutan kekinian,” ucap Teguh.
Menurutnya, pemerintah lebih tahu dan punya agenda besar terbaik bagi Guru Indonesia.
“PGRI sebagai mitra pemerintah perlu mengawal dengan baik, kritis, namun tetap kolaboratif menguatkan silaturhami sebagai wujud diplomasi santun dalam berjuang,” tandasnya.
