Oleh : Hanania Sufi Rabbani (Pelajar SMAN 1 Dayeuhkolot)
Acara Konstruksi Indonesia kembali digelar oleh Kementerian PUPR dalam rangka memicu pembangunan konstruksi dan pertumbuhan ekonomi baru. Konstruksi Indonesia ini merupakan agenda tahunan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan konstruksi berat dan teknik sipil. Topik utama yang diusung dalam ajang tahunan ini adalah “Akselerasi Transformasi Digital Sektor Konstruksi untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”.
Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Bina Konstruksi menyatakan bahwa melalui transformasi digital dalam sektor konstruksi dapat mewujudkan peningkatan produktivitas dan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah dengan para stakeholder.
“Kami mengajak seluruh stakeholder jasa konstruksi untuk menyemarakkan konstruksi Indonesia 2023, sebagai ajang yang produktif dan inspiratif untuk mendorong industri konstruksi ke depan lebih baik.”ujar Rachman Arief pada Kamis (15/06/23)
Dengan adanya Konstruksi Indonesia ini diharapkan dapat menurunkan jumlah proyek mangkrak. Tidak hanya dapat melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan lebih mampu menciptakan unit-unit ekonomi baru. Namun apakah semua permasalahan tersebut selesai sampai disitu saja? Pada kenyataannya ada masalah yang jauh lebih parah yang sedang mengintai negeri kita, yaitu adanya digital imperialisme.
Tanpa kita sadari, kita sedang mengalami digital imperialism atau penjajahan digital. Sebagai negara berkembang, Indonesia seringkali membuat berbagai macam progja pemerintah yang mendatangkan para investor asing untuk datang dan menginvestasikan modalnya. Terlebih saat ini, Indonesia sedang mengadakan acara Konstruksi Indonesia yang menggandeng para stakeholder yang salah satunya adalah para investor.
Bukan hanya di bidang konstruksi, para investor sudah masuk ke ranah e-commerce yang melibatkan start-up lokal. Ditambah lagi dengan terpampangnya data perkembangan digital Indonesia, merangsang para pemilik modal asing untuk menanamkan modal serta membesarkan start-up lokal tersebut dan berujung penguasaan kepemilikan start-up oleh asing , dan menyisakan sedikit kepemilikan kepada foundernya.
Kerusakan demi kerusakan mulai terpampang dihadapan kita. Kehidupan sejahtera yang didambakan setiap warga negara, kini justru berbanding terbalik dari yang diharapkan. Alih-alih ingin menyelesaikan satu permasalahan dengan menggandeng asing untuk membantu, jutru kini pribumi sendiri dijadikan bak pendatang yang kehadirannya dianggap sebelah mata dan permasalahan awal yang sudah “tuntas” malah membuat permasalahan baru.
Hal ini jelas merupakan kebobrokan dari sistem yang kita terapkan saat ini, yaitu sistem demokrasi kapitalisme. Kita diibaratkan ‘kerbau dicocok hidung’, mengikuti seluruh pakem didalamnya agar tidak dibilang tertingal, sehingga membebek tanpa reserve. Agar nampak gaul dan kekinian, meski sesungguhnya sedang menjadi bidik sari permainan percaturan global.
Peran negara dibutuhkan untuk mengatur sekaligus mengawasi pada setiap aktivitas politiknya. Mulai dari perekonomian sampai hubungan dengan luar negeri. Namun sayangnya, negara saat ini ceroboh dalam mengambil keputusan. Tidak memikirkan jangka panjang dampak dari keputusan yang mereka tetapkan. Seperti dengan menggandeng para investor asing dengan dalih membantu perekonomian, namun justru menyengsarakan rakyat pada akhirnya.
Sudah saatnya umat sadar bahwa kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Akar permasalah dari semua kerusakan ini adalah sistem yang tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai periayah. Mindset kapitalisme yang mecari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya telah diadopsi oleh para penguasa. Sehingga mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang ditetapkan. Selama proyek yang digarap menghasilkan keuntungan bagi pihaknya, ia akan embat tanpa memikirkan dampak fatal yang mungkin bisa terjadi.
Perlu kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam sistem pemerintahan selain dari kapitalisme seperti yang kita terapkan saat ini. Sistem islam merupkan satu diantaranya. Dimana sistem islam sendiri menjadikan Kalamullah dan Sunnah Rasul-Nya sebagai landasan hukumnya. Negara akan bertindak tegas dengan mencegah para investor asing datang dan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki tanpa harus berdampak buruk bagi rakyat sendiri. Disisi lain umat harus sadar dan bangkit dari keterpurukan. umat harus sadar untuk melakukan perlawanan secara ideologis. Ekonomi berbasis masjid, halaqah, majelis taklim, pesantren dlsb, harus terus digalangkan.
