Pewarta : Roy P
Kota Ambon – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke SMA Siwalima, Rabu (4/10/2023).
Falam kunjungan tersebut, dihadiri Ketua Komisi IV Samson Atapary,Wakil Ketua Komisi IV Rovik Afifuddin, anggota Rostina, dan Hengki Pelata.
Samson Atapary usai melakukan kunjungan mengatakan pendidikan merupakan tanggung jawab utama yang di pemerintah daerah, dalam hal ini leading sektor yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
“Seluruh SMA /SMK termasuk SMA siwalima. Kenapa saya menyampaikan kesalahan ada di dinas pendidikan termasuk kita juga dikomisi 4,karena apa yang sudah dibicarakan tentang bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima,baik itu sistem proses belajar mengajar, maupun pengelolaan asrama. Sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan sehingga tidak turun sampai ke bawah,”katanya.
Dirinya mengatakan untuk asrama- asrama putra maupun putri standar kebersihan ini belum baik dan hal ini sudah bicarakan namun masih tetap berulang.
“Nah ini berarti mungkin Ibu kadis tidak pernah masuk sampai menilai hal-hal seperti ini,”jelasnya.
Samson mengaku mestinya Kadis Disdikbud harus secara rutin untuk datang melihat hal-hal seperti ini,karena ini dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik.
“Ibu Kadis harus datang ke sini untuk melakukan kroscek sebagai penanggung jawab,untuk membangun sistem management,dan harus dilihat bahwa ada banyak hal-hal yang masih belum baik masih kurang,”jelasnya.
Selain itu dirinya juga turut menyentil soal budaya kekerasan yang sudah cukup lama.
“Kalau tadi kita interview beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka.Ini ada sistem yang salah,siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku,”ungkapnya.
Dirinya mendesak pendidikan harus turun melakukan dialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun sebuah sistem dan harus diikuti oleh sekolah.Nah ini yang menurut komisi IV tidak berjalan baik.
“Kenapa berulang padahal ibu kadis sudah menyatakan bahwa hal tidak akan lagi terjadi hal seperti ini. Sehingga yang bersalah adalah ibu kadis pendidikan tidak membangun satu sistem padahal ini tanpa tidak membutuhkan anggaran dalam membangun sistem seperti ini,”ujarnya.
Menurutnya yang terpenting bagaimana membangun karakter dan tanggung jawab baik pihak guru dan siswa.
“Inilah bagian dari sistem pembelajaran yang ada dsini yang dibutuhkan adalah kebijakan yang dilakukan untuk membangun sistem secara terpadu sehingga yang terjadi bisa diantisipasi
berjanji secara dini,” tandasnya,
