Pewarta : A Y Saputra
Kabupaten Ciamis – Sebanyak 250 orang Kepala Sekolah dan guru jenjang mengikuti sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Gedung Pesantren Darussalam Ciamis, Jum’at (20/10/2023).
Sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS ini digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Barat didampingi Agun Gunanjar Sudarsa Komisi XI DPR- RI bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Barat Paula Henry Simatupang, Kepala Dinas pendidikan DR Asep Saeful,didampingi Sekdis Dinas Pendidikan, beserta para OPD terkait dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Ciamis mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang sudah hadir sebagai narasumber. Semoga kepala sekolah maupun operator dalam mengelola BOS sehingga tidak menyalahi aturan prosedur yg telah ditentukan,” ucapnya.
Lebih lanjut Bupati menuturkan beberapa tahun kebelakang masih terdapat kepala sekolah yang administrasi pertanggung jawaban nya belum sesuai peruntukan, namun saat ini setahap demi setahap melalui kegiatan seperti ini tata kelola dana BOS ini menjadi semakin baik.
“Dana BOS di Ciamis cukup besar 125,8 Milyar, hampir setiap tahun bergulir dengan penyalurannya yang jelas dan tidak sama tergantung jumlah muridnya baik tingkat SD, SLTP maupun SLTA,” tuturnya.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik tersebut salahsatunya, Kabupaten Ciamis 10 kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK RI dan ini melainkan karena kinerja semua pihak dari SKPD sampai ke tingkat sekolah.
“12 tahun lalu Pemerintah Ciamis masih meraih WDP, hal itu salah satunya karena terkendala akibat pengelolaan aset daerah di lingkup dinas pendidikan dan kesehatan, dimana neracanya masih carut marut,” terangnya.
“Akhirnya pada tahun 2012 Kabupaten Ciamis yang pertama kalinya dapat meraih opini WTP berkat kerjasama bapak ibu semua,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Dr Asep Saeful R saat di wawancara awak media mengatakan kami dari PGRI diundang oleh BPK untuk mengikuti Sosialisasi, yang narasumber nya dari BPK RI perwakilan Jawa Barat
“Beliau menyampaikan materi dengan gamplang dan tegas, bahwa intinya pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan juklak juknis yang diterbitkan Permendikbud dan mengacu pada aturan pajak, pembelian barang dan jasa harus mengacu pada aturan pemerintah”.
“Peserta hadir sebanyak 250 orang, anggota KORPRI dari 27 cabang PGRI se kabupaten Ciamis, terdiri dari Kepal Sekolah,Guru sesuai yang di utus oleh cabang PGRI masing masing,” tandasnya.
