Pewarta: Zulfadli, M.M.
Koran SINAR PAGI, LANGSA, ACEH,-Muslim Muhamad Nur suami dari Suriyati Harahap penerima bantuan Kartu Keluarga sejahterah menjadi emosi karena merasa dipermainkan, Muslim mengakui bahwasannya pernah menjumpai keplor Desa Nelang Senibong, Kota Langsa-Aceh, di perkarangan Mesjid Desa tersebut, saat akan menunaikan ibadah sholat jum’at (03/11/2023), dalam percakapannya, Muslim mencoba menirukan perkataan keplor dihadapan media KSP, Keplor menerangkan, “bahwa batas KKS/ PKH berlaku hanya 6 tahun, info itu saya dapatkan dari orang PKH ungkap keplor, Muslim bertanya “yang betul? Siapa orang yang memberitahukan itu, ” adalah ….jawab keplor, Udah, abang Tenang aja gak usah kemana mana, biar saya yang urus,” ujar keplor. “Saya mau buat konferensi pers sama media bila gak ada respon juga,” ucap muslim, (06/11/2023).
Selanjutnya, Muslim mencoba mendatangai Kantor Dinas Dosial Kota Langsa dan berjumpa pegawai atas nama Reza, salah satu ASN di kantor tersebut, Muslim menanyakan perihal bantuan yang belum juga beliau dapatkan, dan tidak mendapatkan undangan seperti biasanya, oknum ASN menerangkan, “bisa jadi data abang di hapus dari kementrian sosial, sehingga nama abang tidak terdaftar lagi. Penjelasan dari Reza membuat Muslim tak terima dengan penjelasan itu. “Apa sebodoh itu Mentri Sosial di NKRI ini, main asal hapus saja data rakyat kecil, pecat aja Mentri Sosial itu ” gak becus kerjanya,” ucap Muslim
Lebih lanjut, setelah Muslim membeberkan kejadian yang dialami nya di hadapan media ini, beliau mengeluh, “Sebenarnya saya kecewa sekali bang, diperlakukan tidak adil dan saya merasa dibodoh-bodohi oleh kedua oknum petugas dinas sosial serta Keplor. Ditempat saya tinggal bang, coba abang lihatlah sendiri dan silakan abang ambil foto saya dan kartu (KKS) istri saya ini.
Muslim memperlihatkan “ini kartu istri saya berlaku sampai bulan 07 tahun 2025 artinya saya wajib mendapatkan bantuan tahap 3 dan 4, “tolong kami bang” viralkan aja perlakuan oknum-oknum tersebut yang tidak memiliki hati terhadap orang seperti saya ini, tetapi hati kecil saya mengatakan ini bukan kesalahan dari Kementerian Sosial, bisa jadi ada indikasi permainan dari oknum-oknum yang di daerah dan desa,”pungkasnya pada awak media Koran SINAR PAGI.
