OPINI/Artikel

Loker Pasca Lebaran, Sungguh Mengkhawatirkan

adminsigiku.com
×

Loker Pasca Lebaran, Sungguh Mengkhawatirkan

Sebarkan artikel ini

Oleh : Sri M. Awaliyah (Guru SD Kab. Bandung)

Tak ada waktu untuk berleha-leha bagi Asep Mulyana (22) dan Faza Fauzan Azhari (22). Usai lebaran, mereka bergegas untuk mencari pekerjaan.

Mengenakan pakaian batik, keduanya datang ke acara job fair di Halaman Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung pada Jumat (19/4/2024). Segala persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan dimasukkan ke dalam ransel yang digendong di pundaknya.

Tak hanya Asep dan Faza, ribuan para pencari kerja lainnya pun memenuhi arena job fair tersebut. Asep sendiri menuturkan baru pertama kali mengikuti acara job fair. Warga Rancamanyar ini mencari pekerjaan usai lulus dari Universitas Nurtanio Bandung.

“Sebenarnya kita sambil cari-cari referensi juga, untuk tahu Job Fair di tiap daerah seperti apa, kebetulan ini dekat juga daerahnya jadi kita datang ke sini karena penasaran juga,” ujar Asep saat berbincang dengan detikJabar. (https://www.detik.com)

Harapan mendapatkan pekerjaan saat ini memang sulit. Selain disyaratkan adanya keahlian tertentu, banyaknya saingan, ataupun perusahaan yang mengalami krisis yang justru merumahkan sebagian karyawannya. Pemerintah sendiri tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas yang selama ini jadi jargon awal saat kampanye. Nyatanya hingga saat ini, pengangguran usia produktif di kalangan pemuda lulusan sekolah menengah atas ataupun lulusan perguruan tinggi pun banyak sekali.

Miris, pemerintah banyak memberikan izin kepada swasta untuk membangun perusahaan di negeri ini khususnya kabupaten Bandung, tetapi tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat nya, dengan alasan harus berpengalaman, dan mempunyai keahlian tertentu, ini tidak lepas dari lepasnya pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini segalanya dipegang oleh oligarki yang menjalankan ekonomi sekehendaknya tanpa aturan. Mereka para kapitalis dapat dengan mudah mengejar untung sebanyak-banyaknya tanpa peduli pada nasib rakyatnya.

Maka, bisa kita lihat sekarang ini begitu sulitnya mencari pekerjaan. Jika pun ada lowongan pekerjaan, syaratnya sangat menyulitkan karena berbelit-belit. Masih pada tahap seleksi saja begitu menyusahkan dan yang diterima kerja hanya hitungan jari. Padahal, pendaftarnya berjumlah ribuan.

Bagaimana jika ingin membuka usaha sendiri? Maka, rakyat harus pintar-pintar memutar otak untuk mendapatkan modal. Maka hal ini menjadi kewajaran jika pengangguran membludak. Sementara kebutuhan hidup kian hari kian meningkat, kebutuhan pokok yang senantiasa naik, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang tak murah, hingga pajak di setiap lini yang mencekik. Beginilah kondisi hidup dalam sistem kapitalisme. Negara abai dan tutup mata, rakyat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Negara yang selalu berusaha taat dan mengingat tanggung jawabnya bias kita lihat dalam sistem Islam, inilah yang mampu membenahi masalah pengangguran secara tuntas. Dimulai dengan sistem pendidikannya, karena setiap individu akan mendapatkan pendidikan agar menjadi generasi yang berkepribadian Islam. Sehingga, setiap laki-laki dan perempuan akan memahami perannya masing-masing. Laki-laki paham kewajibannya sebagai pemberi nafkah keluarga, dan mereka tahu betapa mulianya tanggung jawab itu di hadapan Allah. Sementara perempuan, tidak diwajibkan untuk bekerja sehingga mereka akan fokus untuk mendidik anak-anaknya. Jika ada laki-laki sehat namun tidak kerja karena malas, maka negara akan menindaknya.

Negara juga akan menyelesaikan masalah ini dengan sistem ekonominya. Negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Jual beli dalam sektor riil akan dipermudah, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, dan juga jasa. Karena sejatinya Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, namun karena kesalahan dalam pengelolaan dan dalam pengambilan kebijakan, maka akibatnya tidak dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bishawab.