Oleh : Susi Trisnawati
Dalam perbincangan tentang solusi banjir di kawasan Kabupaten Bandung Kolam Retensi Andir salahsatu infrastruktur yang dibangun Jokowi itu, sering kali dianggap sebagai jawaban utama salah satu solusi upaya penanganan banjir di Kabupaten Bandung. Kolam Retensi Andir dibangun selama 3 tahun dimulai dari Desember 2020 dan diresmikan Jokowi pada 5 Maret 2023 ini memiliki luas tangkapan air 149 hektare (ha) dengan 3 unit pompa berkapitas masing-masing 500 liter/detik. Ketiga pompa air ini bergungsi untuk menyerap genangan banjir di Kabupaten Bandung lebih cepat.
Namun, bagaimana jika kapasitas kolam tidak memadai untuk menampung volume air yang terus meningkat? Bagaimana jika sistem ini tidak dirawat dengan baik sehingga berubah menjadi sumber masalah baru, seperti sedimentasi atau pencemaran? Apakah pengelolaan kolam retensi yang ada saat ini sudah optimal, ataukah hanya sekadar solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah banjir?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong kita untuk melihat kembali efektivitas kolam retensi. Apakah ia benar-benar solusi yang dapat diandalkan, atau hanya mitos yang dipercayai tanpa kajian mendalam?. Seharusnya sebelum membangun kolam retensi, Pemerintah harus mengkaji dengan cermat, kenapa banjir di kawasan Dayeuhkolot, Baleendah dan sekitarnya selalu terjadi. Apakah karena perubahan iklim yang memicu cuaca ektrem, hingga terjadi banjir? Ini bisa jadi karena alih fungsi lahan, hilangnya lahan hijau dan berbagai industri yang mengabaikan amdal. Apalagi amdal saat ini bisa diperjualbelikan, sehingga pabrik-pabrik yang seharusnya tidak boleh dibangun karena rentan merusak lingkungan, tetap dibangun karena manipulasi amdal dan kerakusan, atau karena Pemerintah belum maksimal memetakan mana wilayah yang rawan tergenang air. Padahal kalau sudah dipetakan dengan benar, kolam-kolam retensi ini bisa bermanfaat.
Kolam Retensi Andir kalaukah keberadaanya tidak jadi solusi banjir, bisa jadi karena dibangun untuk pencitraan semata. Itu sudah biasa ketika kita hiduo dalam Sistem Kapitalisme penyelesaian masalah banjir hanya berpijak pada basic proyek yang mengeluarkan dana besar, bukan ditimbang dari sisi kemaslahatan masyarakat. Dan problem-problem terus melingkupi kehidupan kita tanpa penyelesaian yang tak menyentuh akar masalah, karena sejatinya atuean manusia ( demokrasi kapitalis) sampai kapanpun tidak akan berubah jika mengatur kehidupan umat manusia. Paradigma berpikir penguasanya pun tidak akan pernah menjadikan masyarakat objek penyelesaian masalah karena antara realita dan solusi tidak pernah sejalan.
Dalam Islam seorang Pemimpin hanya akan berpijak pada Syari’at Islam aturan yang dibuat oleh Allah SWT Sang pencipta alam semesta, dan menjadikan aturan Islam sebagai satu-satunya konstitusi agung yang menjadi pijakan dalam setiap persoalan. Paradigma berpikir dan bersikap seorang pemimpin dalam Islam adalah mengurusi urusan masyarakat merupakan amanah agung dari Allah SWT yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, kembali kepada sistem Islam solusi tuntas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat bahkan permasalahan dunia. Sistem Pemerintahan Islam ( khilafah ) akan menjadikan kehidupan ini sejahtera, aman sentosa, karena Islam adalah Rahmat bagi seluruh Alam, seluruh alam berarti semua yang ada di alam ini, manusia baik itu Muslim maupun non Muslim, Rahmat bagi hewan-hewan tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Wallahu’alam bishshawab.
