Oleh : Ninda Kania
Pelayanan jaminan kesehatan di Indonesia mengalami defisit. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Muncul saran agar iuran naik, tetapi berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10% pun tidak cukup dan masih akan tetap defisit. Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 59/2024 disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan penyesuaian manfaat, tarif pelayanan dan besaran iuran JKN. Saat ini, hal tersebut masih dalam proses pembahasan oleh lintas kementerian/lembaga bersama BPJS Kesehatan dan diharapkan penyesuaian ketiga hal tersebut dapat diberlakukan maksimal 1 Juli 2025. (media online financialbisnis.com)
Kondisi defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan merupakan masalah serius. Defisit bukan diakibatkan oleh pembayaran peserta yang menunggak. Meskipun ada, tetapi peserta yang menunggak itu jumlahnya kecil dan tidak berpengaruh kepada beban keuangan BPJS secara signifikan. Dirut BPJS mengatakan bahwa defisit diakibatkan adanya peningkatan pelayanan yang harus dibayarkan. Solusi yang diambil pemerintah adalah dengan menaikkan iuran BPJS. Karena, apabila iuran tidak dinaikkan maka diperkirakan pada tahun 2026 BPJS tidak dapat membayar klaim dari Rumah Sakit.
Kenaikan iuran dianggap pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS. Tetapi, di sisi lain hal ini dipastikan akan memukul masyarakat yang sudah terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini. Di tengah ketidakstabilan ekonomi, badai PHK, menurunnya daya beli, beban masyarakat masih harus ditambah dengan kenaikan iuran BPJS. Alhasil, jaminan kesehatan untuk masyarakat saat ini sangat sulit didapatkan.
Problem kesehatan bukan hanya bertumpu pada masalah keuangan saja, masih banyak tenaga kesehatan dan fasilitas yang tidak merata, terbukti dengan banyaknya dokter yang terkonsentrasi di Jawa. Fasilitas kesehatan juga belum dapat dirasakan masyarakat secara merata, sehingga banyak masyarakat daerah yang kesulitan mengakses fasilitas medis, akhirnya memilih pengobatan mandiri.
Berbagai masalah kesehatan ini terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme yang memandang segala sesuatu berdasarkan materi, kesehatan dipandang sebagai komoditas bisnis sehingga para pemilik modal berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang mahal sehingga muncul slogan “orang miskin dilarang sakit”. Pemerintah dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai regulator, sehingga menjadi wajar bila pelayanan kesehatan masyarakat menjadi ladang bisnis. Biaya pendidikan untuk menjadi dokter dan tenaga kesehatan pun tidak sedikit, sehingga tidak heran apabila biaya kesehatan harus didapat dengan mahal.
Hal ini tentu berbeda bila negara menerapkan sistem Islam. Dalam Islam, negara adalah pengurus rakyat. Sehingga layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Negara wajib memastikan individu rakyatnya mendapatkan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara gratis. Sumber pendanaan berasal dari baitul mal yang didapat dari pos sumber daya alam, ghanimah, fai’, kharaj, usyur, dsb.
Negara dalam Islam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas layanan kesehatan terbaik. Negara pun akan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi para calon dokter dan tenaga kesehatan, sehingga akan melahirkan banyak tenaga kesehatan terbaik. Negara dalam Islam akan menjamin pelayanan kesehatan secara merata, baik di kota maupun di desa, baik kepada orang muslim maupun orang kafir.
Telah terbukti, peradaban Islam pada masa Abassiyah mencatat kesuksesan negara dalam menjamin kesehatan rakyat, dengan dibangunnya Rumah Sakit Al Adhdi di Baghdad. Pelayanan di Rumah Sakit ini gratis untuk seluruh masyarakat. Pasien rawat inap mendapatkan pakaian bersih, pelayanan dokter, obat-obatan yang cukup, dan setelah sembuh diberi biaya transportasi untuk dapat kembali pulang ke negerinya.
Begitulah Islam bila diterapkan akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Sehingga, solusi yang satu-satunya untuk masalah kesehatan hanya dengan penerapan sistem Islam dalam sebuah negara.
Wallahua’lambissawab.
