Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Universitas Nasional Pasim menggelar International Job Fair 2026 di Kampus Universitas Nasional Pasim, Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menawarkan lebih dari 5.000 lowongan kerja di 30 perusahaan internasional dari berbagai sektor.
Sekitar 300 peserta mengikuti kegiatan yang dibuka langsung Menteri P2MI, Mukhtarudin. Lowongan yang tersedia mencakup Sektor Konstruksi, Manufaktur, Pertanian, Perhotelan, hingga Kapal Pesiar, dengan negara tujuan seperti Jepang, Jerman, Malaysia, Turki, Albania, dan sejumlah negara di Timur Tengah.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, job fair tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian P2MI dan Universitas Nasional Pasim dalam pembentukan Pasim Go Migration Center sebagai pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan calon pekerja migran.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperluas informasi peluang kerja luar negeri sekaligus mengedukasi masyarakat agar bekerja secara prosedural, aman, dan mendapat perlindungan negara,” ujarnya.
Selain bursa kerja, Kementerian P2MI bersama Yayasan Pasim meluncurkan Program SMK Pasim Go Internasional serta menyediakan layanan psikotes berbasis artificial intelligence (AI), dukungan pembiayaan perbankan, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta.
Mukhtarudin menegaskan kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar global masih tinggi, terutama pada bidang teknis seperti manufaktur dan pengelasan. Karena itu, sekolah vokasi didorong menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri internasional melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, balai latihan kerja, dan lembaga pelatihan.
Pemerintah juga menargetkan pelatihan vokasi bagi 40.000 peserta di 23 provinsi sepanjang 2026, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah. Target tersebut akan ditingkatkan menjadi 140.000 peserta pada 2027 dan 2028.
Untuk mendukung penempatan pekerja migran, pemerintah membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mendorong pemerintah daerah mengalokasikan dukungan APBD bagi calon pekerja migran yang belum dapat mengakses kredit perbankan.