Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Pemerintah Kabupaten Garut akhirnya mendapat kepastian penanganan Jalan Banjarwangi-Singajaya setelah ruas jalan tersebut menuai kritik tajam dari warga dan netizen.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, pemerintah daerah sejak 2025 telah mengusulkan perbaikan ruas tersebut melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan awal bernilai hampir Rp. 80 Miliar dengan dukungan anggota DPR RI, Imas Aan dan Ade Ginanjar.
Namun, realisasi sempat tertunda karena sejumlah titik dinilai masih rawan bencana. Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat mempertimbangkan risiko pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas.
“Karena ada beberapa titik yang masih berpotensi bencana, jadi sudah oke, karena waktunya sangat terbatas cuma 4 (empat) bulan,” ujar Syakur.
Pemkab. Garut kemudian mengambil langkah awal dengan mengalokasikan Rp. 5 Miliar dari APBD 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk menangani titik rawan sekaligus mempersiapkan kondisi teknis jalan agar memenuhi persyaratan program IJD.
“Makanya kemudian pada tahun 2026 kita lakukan perbaikan itu, supaya ketika ada program IJD lagi kita sudah siap. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kita mengalokasi Rp. 5 Miliar,” katanya.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui pengawalan ke pemerintah pusat, alokasi IJD untuk Jalan Banjarwangi ditetapkan pada Agustus 2026 dengan nilai sekitar Rp. 42 Miliar.
Saat ini proyek memasuki tahap lelang. Pemkab Garut menargetkan kontrak ditandatangani akhir Agustus dan pekerjaan fisik mulai berjalan pada September 2026.
Pengerjaan akan dilakukan secara paralel pada 2 (dua) titik untuk mengejar target penyelesaian selama 4 (empat) bulan. Pemkab juga memastikan kualitas konstruksi menjadi perhatian utama, termasuk penerapan beton dengan ketebalan 40 Cm sesuai standar pemerintah pusat.
“Betonnya 40 Cm, bagus. Kita ingin membangun itu benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan bisa dimanfaatkan secara jangka panjang,” tegas Syakur.
Menurutnya, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah tidak mungkin menangani seluruh ruas jalan sekaligus. Karena itu, dukungan anggaran pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat perbaikan infrastruktur strategis di Garut.
