Pewarta : Agus Lukman
Kabupaten Garut – Kesabaran warga Garut Selatan mencapai titik puncak. Ratusan warga dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis (20/8/2026), menuntut pemerintah segera menuntaskan kerusakan jalan utama yang disebut telah berlangsung sekitar 11 tahun.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (Gema BSP) datang membawa satu tuntutan utama yakni, jalan yang layak dan aman untuk masyarakat.
Ketua Gema BSP, Alan Mukhtar menegaskan, warga tidak menuntut jalan dengan fasilitas mewah. Mereka hanya meminta pemerintah menghadirkan infrastruktur dasar yang mampu menunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat.
“Kami tidak meminta jalan yang mewah. Kami hanya ingin jalan yang layak, aman, dan bisa digunakan masyarakat,” tegas Alan.
Menurut warga, kerusakan jalan yang dibiarkan bertahun – tahun bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan berkendara. Kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, hingga mobilitas warga di 3 (tiga) kecamatan tersebut.
Distribusi hasil pertanian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Jalan rusak membuat kendaraan pengangkut hasil pertanian kesulitan melintas sehingga aktivitas distribusi menjadi tidak optimal. Padahal, Pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat Garut Selatan.
Dampaknya juga dirasakan warga yang harus mengakses sekolah, fasilitas kesehatan, maupun layanan pemerintahan. Jarak dan kondisi jalan yang buruk membuat perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu.
Gema BSP juga mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur. Dari total anggaran jalan daerah yang disebut mencapai Rp. 296 Miliar, warga menilai porsi untuk Garut Selatan belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan yang masih sangat besar.
“Kalau anggaran jalan mencapai Rp. 296 Miliar, kami mempertanyakan mengapa jalan yang menjadi akses vital masyarakat masih dibiarkan rusak bertahun-tahun,” kata Alan.
Warga meminta pemerintah tidak melakukan perbaikan secara parsial tanpa penyelesaian yang jelas. Mereka mendorong adanya pemetaan kerusakan, skala prioritas, serta rencana perbaikan yang terukur agar persoalan jalan rusak tidak terus berulang setiap tahun.
Bagi warga Garut Selatan, persoalan ini bukan sekadar soal aspal. Jalan merupakan urat nadi ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penghubung kehidupan masyarakat. Karena itu, mereka mendesak DPRD dan pemerintah daerah tidak lagi menjadikan persoalan jalan rusak sebagai sekadar agenda pembahasan, tetapi segera menghadirkan solusi konkret di lapangan.
