Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memprioritaskan pembenahan infrastruktur hingga 2027, mulai dari jalan, drainase hingga penertiban bangunan liar. Langkah tersebut dilakukan dengan menyelaraskan arah pembangunan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penyelarasan tersebut diperlukan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian arah pembangunan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar dalam dokumen-dokumen lama.
Namun, menurut Farhan, saat ini arah pembangunan kedua pemerintahan telah berjalan sejalan.
“Kita ikuti saja, toh pada dasarnya tata kelolanya semua sama. Termasuk misalnya pengelolaan aset Cihampelas. Dengan diskusi yang lumayan panjang dengan Pak Gubernur, akhirnya disepakati. Oke, Pak Gubernur, Cihampelas mangga dikelola oleh Pak Gubernur,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).
Pembenahan infrastruktur juga menyasar 17 ruas jalan yang menjadi koridor utama pariwisata Kota Bandung.
Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan memprioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar sebelum melakukan penataan estetika kawasan.
“Inilah yang sedang kita upayakan untuk bisa betul – betul bebenah secara mendasar dulu. Ketika dasarnya beres, insyaallah 2027 beres semua, baru kita percantik,” ujarnya.
Menurut Farhan, tahap berikutnya akan diarahkan pada penataan dan penguatan aspek estetika kota.
“Nah, 2028 – 2029 kita percantik, kita berikan touch up keindahan, kita beri ruang – ruang untuk kreativitas,” katanya.
Banjir Jadi Tantangan Utama
Selain infrastruktur jalan dan kawasan, Pemkot Bandung juga menghadapi persoalan banjir yang dipengaruhi kondisi geografis kota.
Farhan menyebut wilayah selatan Kota Bandung menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan penanganan paling krusial. Sejumlah titik yang menjadi perhatian berada di kawasan Ciwastra, Cibaduyut hingga Gedebage.
“Mulai dari Ciwastra ke arah barat sampai Cibaduyut, kemudian ke timur, Ciwastra sampai Gedebage,” katanya.
Menurut Farhan, penanganan banjir di sisi barat membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung karena persoalan aliran air melibatkan wilayah lintas administrasi.
“Kalau posisi Barat kita harus diskusi dengan Kabupaten Bandung, sedangkan timur kita bisa selesaikan sendiri,” ujarnya.
Pemkot Bandung menargetkan pembenahan infrastruktur dasar dan penanganan persoalan banjir dapat menunjukkan hasil pada 2027. Setelah fondasi infrastruktur diperbaiki, penataan wajah kota akan dilanjutkan pada 2028 – 2029.
