Pewarta : Ida
Kota Bandung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari kerentanan ekonomi masyarakat kelas menengah, kualitas pendidikan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan hukum terhadap mahasiswa yang terlibat demonstrasi.
Massa aksi juga membakar ban dan bergantian menyampaikan orasi. Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah dibentangkan di hadapan aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk gedung DPRD Jabar.
Koordinator Lapangan Aksi HMI Cabang Bandung, Rakha Algifhari Budiman, mengatakan masyarakat kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami penurunan kesejahteraan di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada kelompok miskin melalui program bantuan sosial. Persoalan ekonomi masyarakat kelas menengah juga perlu mendapat perhatian serius.
“Bukan berarti kami dari HMI Cabang Bandung tidak memikirkan rakyat bawah. Namun, ternyata masyarakat yang standarnya kelas menengah memiliki kondisi yang cukup rentan,” kata Rakha di sela aksi.
Kritik Pelaksanaan Program MBG
Selain persoalan ekonomi, HMI Bandung menyoroti pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo – Gibran.
Mahasiswa mempertanyakan efektivitas evaluasi pemerintah menyusul masih munculnya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Mereka menilai pergantian pimpinan lembaga yang menangani program tersebut belum cukup menjawab persoalan pelaksanaan di lapangan.
“Masih banyak kasus keracunan, entah itu di Kota Bandung, Jawa Barat, maupun skala nasional. Evaluasi seperti apa yang dilakukan pemerintah? Sudah tiga kali berganti Ketua (Badan) Gizi, tetapi tidak ada impact apa pun,” ujarnya.
Pendidikan Dinilai Butuh Pembenahan
Persoalan pendidikan juga masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa. HMI menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap akses pendidikan, pemerataan infrastruktur sekolah, serta kepastian kurikulum.
Rakha menyinggung masih adanya anak yang tidak bersekolah dan kesenjangan fasilitas pendidikan antardaerah. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui peluncuran program baru, tetapi harus disertai jaminan akses dan kualitas pembelajaran.
“Anak – anak hari ini membutuhkan pendidikan yang mapan, infrastruktur yang jelas, serta kurikulum yang jelas juga karena setiap periode selalu berganti. Ini menjadi persoalan yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa,” katanya.
Minta Kejelasan Penangkapan Mahasiswa
HMI Bandung juga menyoroti penangkapan sejumlah mahasiswa setelah aksi demonstrasi pada Oktober 2026. Rakha mengaku memperoleh informasi mengenai sekitar 60 orang yang disebut menjadi target operasi penangkapan.
Informasi tersebut, kata dia, diperoleh melalui komunikasi dengan jaringan mahasiswa dan rekan-rekan yang bergerak di bidang hukum. Ia juga menyebut berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, sebanyak 13 orang telah ditangkap dan sebagian di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
“Ada sekitar 60 orang yang menjadi target operasi. Dalam artian, mereka ini akan ditangkap di rumah. Itu yang kami butuh kejelasan,” ujarnya.
Ia meminta aparat kepolisian menjelaskan dasar hukum dan bukti dalam setiap proses penangkapan. Rakha menegaskan pihaknya tidak bermaksud melindungi mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi menuntut agar penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur.
“Silakan tangkap kawan kami yang memang bersalah. Kami tidak akan membela itu. Namun, kalau teman-teman kami tidak terbukti bersalah dan tidak ada buktinya sama sekali, kami meminta agar mereka segera dikeluarkan dan jangan ditahan lebih lama,” tegasnya.
Siapkan Aksi Lanjutan
HMI Cabang Bandung memastikan aksi tersebut bukan menjadi gerakan terakhir. Mereka berencana melakukan evaluasi dan konsolidasi untuk menggelar demonstrasi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.
Rakha juga mempertanyakan tindak lanjut DPRD Jabar terhadap aspirasi yang sebelumnya disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pernyataan bahwa tuntutan akan diteruskan kepada pemerintah pusat belum diikuti kejelasan hasil.
“Pada saat itu beliau menyampaikan bahwa segala catatan dan tuntutan akan disampaikan oleh Sekwan kepada pusat. Tapi apa hasilnya? Nihil,” ucapnya.
HMI Bandung ingin memperluas gerakan mahasiswa dengan melibatkan kelompok masyarakat yang dinilai terdampak kebijakan pemerintah.
Dalam orasinya, Rakha bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang mereka soroti. Ia juga menyampaikan desakan agar keduanya mundur apabila tidak mampu menjalankan pemerintahan sesuai harapan masyarakat.
“Prabowo – Gibran harus segera menyelesaikan persoalan ini. Apabila tidak sanggup, Bapak Prabowo beserta Gibran, kalau tidak sanggup memimpin negara ini, silakan angkat kaki dari kursi kekuasaan,” katanya.
Ia turut menyampaikan kritik terhadap pernyataan salah satu pendukung Prabowo yang menyebut masyarakat akan merugi apabila Prabowo tidak kembali menang pada Pilpres 2029.
“Kami tidak pernah rugi memiliki rakyat. Justru kami merasa rugi memiliki pemimpin yang tidak memikirkan rakyat,” tutup Rakha.
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, sekaligus tuntutan agar persoalan ekonomi, pendidikan, pelaksanaan MBG, dan penegakan hukum mendapat perhatian serta tindak lanjut.
