Pewarta : Ida
Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa kasus korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Pemkab menyerahkan sepenuhnya proses hukum lanjutan kepada para pihak sesuai ketentuan perundang – undangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, mengatakan putusan majelis hakim merupakan bagian dari proses peradilan dalam mencari keadilan atas perkara yang terjadi.
” Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi,” kata Erwin di Bandung, Jumat.
Menurutnya, pemerintah daerah menghormati putusan pengadilan sekaligus hak para terdakwa maupun pihak terkait untuk menempuh upaya hukum apabila tidak menerima vonis tersebut.
Erwin menjelaskan, perkara itu belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Karena itu, masih terbuka kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan banding maupun upaya hukum lainnya.
“Proses hukum masih belum inkrah. Bagi pihak – pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang – undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Bandung tidak akan mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan dan memilih menunggu hingga seluruh tahapan hukum menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap.
“Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak – pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht,” katanya.
Dua Terdakwa Divonis hingga 18 Tahun Penjara
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman, dan 18 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Cahya Frozen Raya (CFR), Castam, dalam perkara korupsi tersebut.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Elon Unedo Pinondang Pasaribu, mengatakan majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa kedua terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Selain pidana penjara, masing – masing terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.
Majelis hakim juga membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada kedua terdakwa. Yanuar diwajibkan membayar Rp. 203.595.871, sedangkan Castam dibebani uang pengganti sebesar Rp. 128.321.362.139.
Apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, Yanuar terancam pidana tambahan delapan tahun penjara, sementara Castam sembilan tahun penjara.
Dengan belum berkekuatan hukum tetapnya putusan tersebut, proses perkara korupsi PT BDS masih berpeluang berlanjut melalui mekanisme upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
