Pewarta : Ida
Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru untuk dibahas DPRD Kota Bandung. Usulan tersebut mencakup pengarusutamaan gender, rumah susun, pengelolaan barang milik daerah, serta penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening.
Keempat Raperda tersebut disampaikan Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (14/10/2026), sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.
Farhan menjelaskan, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender diperlukan untuk memperkuat integrasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara perempuan dan laki – laki.
Penyusunan regulasi tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Menurut Farhan, implementasi pengarusutamaan gender selama ini masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari tumpang tindih program hingga lemahnya koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah.
“Untuk itu, perlu dibuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang diharapkan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan pada lembaga/institusi/perangkat daerah terkait, dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terkait pengarusutamaan gender,” kata Farhan.
Rumah Susun untuk Atasi Kebutuhan Hunian
Raperda kedua berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun. Farhan menilai, tingginya jumlah penduduk dan keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat menjadi tantangan dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemkot Bandung sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun. Namun, regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan dalam penyelenggaraan rumah susun.
“Oleh karena itu, diperlukan perda baru yang mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan terkait rumah susun,” ujarnya.
Regulasi Aset Daerah Akan Diperbarui
Raperda ketiga mengatur perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Farhan menjelaskan, perkembangan regulasi dan semakin kompleksnya pengelolaan aset daerah menuntut adanya penyesuaian aturan agar pengelolaan barang milik daerah berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien.
Perubahan regulasi tersebut juga diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat karena berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah sekaligus potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyertaan Modal untuk Perkuat Perumda Tirtawening
Sementara itu, Raperda keempat mengatur penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening.
Farhan menyebut penyertaan modal dalam bentuk aset diperlukan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah sekaligus mendukung pengembangan usaha, terutama dalam pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah agar mampu menunjang kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Siapkan Pembentukan Tiga Pansus
Setelah penyampaian penjelasan wali kota, keempat Raperda tersebut masuk dalam agenda pembahasan DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, masing – masing fraksi akan menyusun pandangan umum terhadap materi regulasi yang diusulkan.
Pandangan umum fraksi dijadwalkan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (15/10/2026), kemudian dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota Bandung terhadap pandangan umum tersebut.
Berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung, pembahasan Raperda akan dilakukan melalui panitia khusus (Pansus).
Namun, karena masih terdapat Pansus 16 yang membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandung, pembentukan Pansus baru dilakukan secara bertahap.
Untuk sementara, DPRD akan membentuk tiga Pansus guna membahas tiga Raperda dari Propemperda 2026 Tahap II. Sementara pembahasan Raperda penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening akan dilakukan setelah Pansus 16 menyelesaikan pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah dan ditetapkan melalui rapat paripurna.
Selain empat Raperda tersebut, DPRD juga mengagendakan pembahasan perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Dengan masuknya empat usulan regulasi baru ini, DPRD Kota Bandung akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan setiap Raperda memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Bandung.
