Pewarta : Ayi Suherman
Kabupaten Sukabumi – Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menyambut baik peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Polri melalui Polres Sukabumi. Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sekaligus mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Peluncuran program Poliran bersama Kapolri Jenderal Polisi. Suyudi Ario Seto berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), Bandung. Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Aula Mapolres Sukabumi, Rabu (11/11/2026).
Sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi turut berpartisipasi dengan membuka kesempatan kerja, di antaranya PT Sun Suka Abadi, Gunung Salak, Dasan Pan Pacific Indonesia, Lidya Sola Gracia, Asaba Land, dan Busana Indah Global. Program ini juga melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk meningkatkan kesiapan calon tenaga kerja.
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas mengatakan, Poliran merupakan langkah positif untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan, terutama keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh pekerjaan dan dugaan praktik pungli dalam penerimaan tenaga kerja.
Ia meminta perusahaan dan seluruh pihak terkait memastikan proses rekrutmen berjalan transparan serta tidak membebani pencari kerja dengan pungutan dalam bentuk apa pun.
“Saya meminta perusahaan dan pihak terkait ikut mencegah pungli dalam proses penerimaan tenaga kerja,” tegas Andreas.
Ia juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dengan kepolisian agar informasi lowongan kerja dan berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara terarah.
Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi mengatakan, Poliran merupakan bentuk kepedulian kepolisian dalam membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, peran Polres tidak hanya menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga menyediakan ruang pengaduan bagi masyarakat maupun perusahaan yang menemukan dugaan pungli, permainan rekrutmen, hingga intervensi yang merugikan.
“Polres tidak hanya menjadi penghubung antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga membuka ruang pengaduan,” ujarnya.
Benny menegaskan, setiap laporan terkait dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan tenaga kerja akan ditindaklanjuti. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperluas akses informasi lowongan pekerjaan.
Terpisah, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar, menyatakan kesiapan jajarannya mendukung program Poliran. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Suhendar mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 7,11 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut kembali turun hingga 6 persen pada 2027.
“Program Poliran diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada 2027,” tandasnya.
