Pewarta : Ida
Kota Bandung – Komisi IV DPRD Kota Bandung mendorong penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk mendukung program Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional 2026.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, saat menerima audiensi PERTUNI di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Audiensi tersebut membahas rencana kegiatan sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah daerah agar peringatan Hari Disabilitas Internasional tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.
Dalam pertemuan itu, PERTUNI menyampaikan sejumlah rencana kegiatan, mulai dari perlombaan olahraga, seni, dan budaya hingga berbagai program sosial yang membutuhkan dukungan pemerintah maupun pihak lainnya.
Iman mengatakan, PERTUNI perlu membangun sinergi dengan sejumlah perangkat daerah agar program yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.
“Tadi kami sudah mengarahkan agar PERTUNI bisa membangun sinergi dengan sejumlah perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kami juga mendorong agar program-program sosial yang direncanakan dapat dikolaborasikan dengan BAZNAS Kota Bandung dan stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, Elton Agus Marjan, dan Aswan Asep Wawan, serta perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
DPRD Siapkan Ruang Fasilitasi Aspirasi
Selain membahas agenda peringatan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan PERTUNI untuk menggali informasi mengenai program pelayanan inklusi Pemerintah Kota Bandung, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.
Iman menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bandung berupaya menjadi penghubung antara masyarakat, organisasi sosial, perangkat daerah, dan lembaga terkait agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui solusi konkret.
“Kami ingin Komisi IV ini menjadi hub sekaligus jembatan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Harapannya, melalui audiensi ini, PERTUNI bisa mendapatkan solusi terbaik serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan program-programnya,” katanya.
Ia juga mendorong PERTUNI menyiapkan perencanaan kegiatan secara matang, termasuk memanfaatkan mekanisme pengajuan bantuan hibah dari pemerintah daerah, baik Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, pengajuan hibah harus memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Di antaranya legalitas badan hukum, masa keberadaan organisasi, kelengkapan proposal, serta kejelasan perencanaan program dan kegiatan.
Iman menilai, proposal yang disusun sejak awal dengan program kerja terukur akan memberikan dasar lebih kuat bagi organisasi untuk memperoleh dukungan anggaran pemerintah.
“Kalau pengajuan hibah dilakukan melalui proposal yang disusun sebelumnya, dengan program dan kegiatan yang terencana, tentu peluang untuk mendapatkan dukungan akan lebih optimal. Berbeda dengan kegiatan yang sifatnya insidental, ruang dukungannya bisa menjadi lebih terbatas,” jelasnya.
Melalui audiensi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandung berharap terbangun kerja sama yang lebih kuat antara PERTUNI, pemerintah daerah, BAZNAS, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan dukungan lintas sektor, peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 diharapkan menjadi momentum memperluas akses, memperkuat kesetaraan kesempatan, serta meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial di Kota Bandung.
