Ragam

Hampir 80 Persen Warga Binaan Lapas Tanjung Raja Tersangkut Kasus Narkoba

×

Hampir 80 Persen Warga Binaan Lapas Tanjung Raja Tersangkut Kasus Narkoba

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Heri Kusnadi

Kab. Ogan Ilir – Persoalan narkotika di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi ancaman serius. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Tanjung Raja, Yhoga Aditya Ruswanto, mengungkapkan hampir 80 persen warga binaan di lapas tersebut tersangkut perkara narkotika.

Angka tersebut menjadi gambaran serius dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan hukum di tengah masyarakat.

Yhoga menyampaikan hal itu saat menghadiri kunjungan perdana Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., di Mapolres Ogan Ilir, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan deklarasi antinarkoba bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.

Menurut Yhoga, tingginya jumlah warga binaan yang tersangkut perkara narkotika menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredarannya.

“Narkoba sudah menjadi musuh kita bersama. Karena itu, diperlukan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak untuk menekan penyalahgunaan maupun peredarannya,” ujar Yhoga.

Ia menilai, keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkotika dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lingkungan pergaulan, dorongan pribadi, hingga tekanan ekonomi.

Bahkan, menurutnya, narkotika telah menjadi sumber penghasilan bagi sebagian orang. Kondisi tersebut membuat persoalan narkoba semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna, tetapi juga jaringan peredaran yang menjadikannya sebagai ladang bisnis ilegal.

“Yang menjadi perhatian kita, narkoba bagi sebagian orang sudah dianggap sebagai sumber mata pencaharian yang menjanjikan. Inilah yang harus kita hadapi bersama melalui upaya pencegahan, penindakan, dan pembinaan,” tegasnya.

Yhoga menekankan, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), jajaran pemasyarakatan, dan masyarakat harus diperkuat. Edukasi mengenai bahaya narkotika juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak menganggap penyalahgunaan narkoba sebagai hal biasa.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing kepada aparat berwenang.

Di sisi lain, Yhoga menyoroti pentingnya membedakan penanganan antara pengguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkotika. Menurutnya, tidak semua perkara narkotika harus dipandang semata-mata dari sisi pemidanaan.

Bagi pengguna yang memenuhi persyaratan, rehabilitasi perlu menjadi salah satu pendekatan agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.

“Orang yang menggunakan narkoba pada dasarnya membutuhkan penanganan khusus. Bagi pengguna yang memenuhi kriteria, rehabilitasi perlu menjadi salah satu pilihan. Sebab, jika seluruhnya hanya berorientasi pada pemidanaan, dikhawatirkan proses pemulihannya tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mengkaji pola penanganan yang lebih tepat dengan melibatkan kementerian terkait, khususnya bagi pengguna narkotika yang memenuhi kriteria rehabilitasi.

Yhoga berharap deklarasi antinarkoba di Kabupaten Ogan Ilir tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari pencegahan, pengawasan, penindakan hingga rehabilitasi.

Menurutnya, ancaman narkotika telah menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi usia produktif. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran sesuai kapasitas dan kewenangannya.

“Ini merupakan tugas kita bersama. Jangan hanya dibebankan kepada petugas. Seluruh elemen masyarakat harus peduli dan tanggap sesuai hak, kewajiban, serta kewenangannya masing-masing,” pungkasnya.

Tingginya persentase warga binaan yang tersangkut perkara narkotika tersebut menjadi pengingat bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan langkah berkelanjutan. Deklarasi dan komitmen bersama harus dibuktikan dengan upaya nyata agar penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika tidak terus meluas di Ogan Ilir.