Pewarta : Ida
Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperketat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Pasalnya, realisasi PAD hingga saat ini baru mencapai 74,79 persen dari target Rp. 2,019 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bupati Bandung Dadang Supriatna. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan bergerak lebih agresif mengejar target penerimaan sekaligus mengantisipasi potensi gagal bayar pada akhir tahun anggaran.
Evaluasi penerimaan daerah pun diminta dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari, agar setiap kendala pemungutan pajak dan retribusi dapat segera ditangani.
“Kita benar – benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi – inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ujar Dadang di Bandung, Jumat.
Ia menginstruksikan seluruh OPD penghasil untuk tidak sekadar mengandalkan pola pemungutan yang selama ini berjalan. Setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap optimal, mengevaluasi capaian penerimaan, serta mencari solusi atas hambatan di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat waktu yang tersisa hingga penutupan tahun anggaran semakin terbatas, sementara pemerintah daerah harus memastikan seluruh kewajiban pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Berdasarkan data Pemkab Bandung, target PAD 2026 ditetapkan sebesar Rp. 2,019 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Oktober tercatat mencapai 78,5 persen dari target APBD Perubahan. Khusus penerimaan pajak daerah, realisasinya baru mencapai 69,31 persen.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Pemkab Bandung mencatat realisasi PAD sebesar Rp. 1,8 triliun atau 81,51 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp. 2,2 triliun.
Penerimaan PAD pada tahun tersebut didominasi pajak daerah sebesar Rp. 1,072 triliun dan retribusi daerah mencapai Rp. 619,8 miliar.
Dadang menegaskan, percepatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah.
Ia menyoroti sejumlah OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 70 persen. Perangkat daerah tersebut diminta segera membenahi manajemen kegiatan dan mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan tidak menumpuk di penghujung tahun.
“Sekretaris Daerah beserta para asisten memimpin langsung penyusunan strategi percepatan pendapatan dan realisasi anggaran guna memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat diselesaikan tepat waktu,” tambahnya.
Menurut Dadang, rendahnya realisasi pendapatan yang tidak diimbangi pengendalian belanja berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi antara Bapenda, OPD penghasil, dan perangkat daerah terkait harus diperkuat. Pemerintah juga dituntut lebih cermat dalam mengelola arus pendapatan dan belanja agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada akhir tahun.
Dadang menekankan, optimalisasi PAD tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aturan. Inovasi pemungutan, peningkatan kinerja aparatur, serta penggalian potensi pendapatan harus tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Dengan waktu yang semakin terbatas, percepatan penerimaan dan penyerapan anggaran kini menjadi pekerjaan mendesak Pemkab Bandung untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan.













