Pewarta : Dede M Ramlan
Koran SINAR PAGI, Kab.Purwakarta,- Salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo untuk mengucurkan Dana Desa telah berjalan selama lima tahun, namun, penyaluran Dana Desa ini perlu perbaikan dan pengawasan lebih, terutama terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut salah seorang yang pengamat Bumdes yang enggan disebut namanya, banyak BUMDes yang mangrak dan kurang jelas, padahal, kucuran Dana Desa selama lima tahun terakhir sangat besar.
Seperti bulan kemarin pemerintah propinsi mengucurkan dana Rp.100 juta untuk Bumdes Juara, tetapi dinilai, selama lima tahun ini, kajian atau perencanaan dalam pembentukan BUMDes masih minim.
“Perintah membuat BUMDes adalah mandatori dari kementerian, sehingga ditafsirkan oleh dinas pemerintah desa bahwa setiap desa harus dibentuk BUMDes. Tapi tanpa ada persiapan dan perencanaan, yang matang agar adanya kemajuan untuk badan usaha milik desa (bumdes) nya” ujarnya
Masih banyak BUMDes yang sekadar berdiri akibat tanpa business plan yang baik, orientasi BUMDes itu juga masih sebatas melengkapi administratif, akhirnya, kebanyakan BUMDes menerapkan model toko retail tidak modern atau minimarket.
“Padahal, hal ini justru berpotensi membunuh perekonomian desa karena produk-produk lokal desa tidak ikut dipasarkan,” katanya.
Dia menyarankan adanya pengawasan dan pendampingan intensif terhadap BUMDes dari pihak otoritas yang lebih tinggi, misalnya pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
“Saya menyarankan adanya pendampingan intensif terhadap BUMDes potensial dan pemberian punishment bagi BUMDes abal-abal,” ujarnya.
