Pewarta : Avenk
Koran SINAR PAGI, Kota Sukabumi,- Sengketa fasiltas jalan antara warga Kampung Babakan Jampang dan Cimanggah, yang masuk di wilayah Kelurahan Cikole dan Kelurahan Cisarua, Kec.Cikole Kota Sukabumi termasuk didalamnya penghuni perumahan Perana Estate dengan Setukpa Lemdikpol, dulu dikenal dengan nama Secapa Polri, yang sudah berlangsung hampir 1 (satu) tahun terakhir ini terus bergulir.
Bahkan terhitung sejak tanggal 19 September 2019, pihak Setukpa sudah melakukan pemortalan jalan tersebut, dan hari ini, Rabu (08/01/20), Setukpa Lemdikpol menutup total jalan yang selama berpuluh – puluh tahun menjadi jalur utama keluar masuk warga Babakan Jampang dan Cimanggah saat beraktivitas tersebut, padahal proses hukum tengah berjalan di PN Sukabumi.
Warga mengaku sangat kecewa dengan sikap pihak Setukpa yang melakukan penutupan jalan tersebut, mereka menuduh pihak Setukpa tidak menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
“Ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Sukabumi,” ucap salah satu warga Perumahan Perana Estate, yang enggan menyebutkan jati dirinya kepada koransinarpagijuara.com, Rabu (08/01/20).
Seharusnya lanjut dia, sebagai instutusi penegak hukum mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu hasil keputusan final/ incracht, sebelum mengambil sikap.
“Ya mungkin karena dari kemarin – kemarin tidak ada gerakan masyarakat yang kompak dengan penutupan jalan Prana, warga seolah tidak merasa keberatan dengan adanya pembatasan jalan, kalaupun ada gerakan masyarakat, hanya diikuti oleh beberapa gelintir orang saja,” kata warga lainnya.
Selanjutnya warga pun mempertanyakan posisi dan sikap Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Walikota dan pejabat terkait yang seolah menutup mata dan telinga dengan masalah yang dialami warganya.
“Dimana Walikota dan pejabat terkait lainnya ? disaat warganya mendapat masalah pelik tidak hadir memberi solusi,” tanya mereka.
Warga mengaku akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, “Kami akan terus berjuang mendapatkan keadilan, kalau perlu berkirim surat ke Presiden dan Kapolri serta mengadukan masalah yang sedang kami hadapi ini ke Komnas HAM dan Komisi III DPR – RI,” tandasnya.
