Pewarta : Lina
Koran SINAR PAGI, Kab.Bandung Barat,– Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat, Dadang Muhammad Ma’soem resmi ditunjuk menjadi Pejabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Selasa (17/07/18). Dadang akan memimpin Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak dilantik pada September 2018 mendatang.
Pj Gubernur Jawa Barat, M Iriawan berbisik menyampaikan pesan bahwa Kabupaten Bandung Barat harus kembali diperkuat walau hanya mengisi kursi jabatan selama dua bulan. Iriawan berharap Dadang bisa berkoordinasi dengan berbagai stake holder dalam menjalankan roda pemerintahan. Juga harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
Ia menghimbau agar Dadang segera melakukan adaptasi dengan merangkul stakeholder yang terlibat dalam pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan mandat yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia berharap Pj Bandung Barat terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama-sama.
“Pj ini sama dengan Bupati definitif, jadi bisa melakukan langkah-langkah seperti Bupati, namun ada hal khusus untuk mengganti perangkat daerah harus seizin saya dan Menteri Dalam Negeri begitu juga yang lainnya itu sudah kita sepakati bersama, saya yakin bisa dilakukan secara baik,” harap Iriawan.
Selain itu, ia juga berpesan untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas, karena image Bandung Barat yang sudah tercoreng oleh kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Bupati yang sebelumnya.
“Jangan main-main soal keuangan negara, perizinan, dan lainnya yang dapat menimbulkan gratifikasi,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai tatanan birokrasi di Bandung Barat apalagi setelah adanya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu. Dadang Muhammad Ma’soem yang telah resmi ditunjuk menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bandung Barat dan Dadang yang kerap menjalin kerjasama dengan divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga membantu mengawasi 17 propinsi mengatakan,
“Sebagai Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) saya juga dipercaya KPK membantu 17 propinsi lain. Berangkat dari pengalaman itu pak gubernur masuk ke Bandung Barat,” ungkap pria kelahiran 17 Desember 1960 ini usai serah terima jabatan di Gedung Sate Kota Bandung.
Lanjut dia, dirinya banyak mendengar kabar tatanan birokrasi di Bandung Barat carut marut pasca kasus OTT bupati Abubakar yang menyeret beberapa kepala dinas. “Kita kerjasama dengan KPK untuk memperbaiki, mengikuti apa keinginan KPK dan saya berharap walaupun hanya sebentar saya menjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bandung Barat semoga bisa memperbaiki dan KBB bisa bersih dari kasus – kasus yang berkaitan dengan hal – hal korupsi, saya akan mengikuti apa yang diinginkan KPK kedepannya,” kata Dadang penuh harap.
Dadang tidak mau gegabah dalam membuat kebijakan dengan masa jabatan kurang dari dua bulan menjabat, untuk itu ia berencana bertemu dengan jajaran DPRD KBB, “Intinya saya ingin berkontribusi sedikit khususnya persoalan lingkungan dan kebersihan, ya yang ringan-ringan dulu.
Terkait polemik rotasi mutasi jabatan warisan Yayat T Soemitra hingga tersiar kabar sekda Wandiana berencana mundur, Dadang mengaku jika itu sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri tidak ada masalah.
“Nanti saya pelajari dulu, versi Sekda atau Pak Yayat yang benar, saat ini kan saya masih ngawang-ngawang belum membumi. Tetapi jika sudah disetujui Kemendagri kan artinya sudah melalui kajian,” tandas Dadang.
