Pemilik Lahan Gugat BBWS, KJPP dan BPN atas Proyek Pelebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

Photo : Kiri : Kegiatan Peninjauan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kanan lokasi lahan Penggugat yang terkena Proyek Pelebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

Pewarta : Melly W

Koran SINAR PAGI, Kab. Bandung,- Hj. Een Yunawati, penduduk Kp. Cipicung RT 002/002 Desa Manggahang, Kecamatan   Baleendah Kab. Bandung   lahan miliknya terkena perluasan proyek DAS Citarum melalui kuasa hukumnya  Muhamad Huasaini, SH and Patners menggugat pihak-pihak :

1. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang berkantor di Jalan Inspeksi Cidurian, Soekarno- Hatta STA 5600, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari Bandung, sebagai tergugat 1
2. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azisa & Rekan Jl. Srigadis No, 30 RT 01/02 Bandung Sebagai  turut tergugat 1.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bandung, Komplek Perkantoran Pemda Kab. Bandung, Desa Pamekaran, Raya Soreang – Kab. Bandung, Sebagai turut tergugat 2.
4. Selain itu pihak turut tergiugat diantaranya Kades Rancakasumba dan Kades  Mekarsari,  Kec, Solokan Jeruk .

Pihak Hj Een Yunawati melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni dengan tanpa hak melakukan pengurugan tanah di atas lahan milik adat dengan Persil-persil No. 169 S   III Blok Lalareun Kohir 487, Persil 183 D III Blok Toblong  Kohir 703, dengan luas tanah yang telah terurug seluas 2541M² atas nama Hj. Een Yunawati in casu Penggugat yang mengakibatkan tanah penggugat kini jadi terpetak-petak dan tidak beraturan hal ini sebagai akibat perbuatan tergugat. Atas hal tersebut penggugat menghukum memberikan ganti rugi,  Rp 1.500.000,- x 2541 M² = Rp 3.811.500.000 dengan seketika dan sekaligus.

Jika pihak tergugat tidak melaksanakan ganti rugi, maka menghukum tergugat untuk menyerahkan lahan hak milik dan Tanah Hak Milik Adat dengan persil No. 169 S III Blok Lalaureun, Kohir 487, Persil 183. D. III Blok Toblong,  Kohir 703, Persil 169.S.III Blok Lalareun Kohir 487, Persil 169.S.III Blok Lalareun Kohir 487, Persil 169.S.III Blok Lalareun Kohir 487 atas nama Hj. Een Yunawati in casu  penggugat. Tanah milik penggugat  tersebut  keseluruhan telah diurug seluas 2541 M² serta menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara.   

Senin, (27/01) dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) /gerechtelijke plaatsopneming   Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung,  Nurhayati Nasution. SH. MH. (Hakim Ketua)   Bambang Arianto. SH. MH. (Hakim Anggota)  Sri Asmarani SH. CN. (Hakim Anggota) guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan.

Sementara itu Adityo (red) dari pihak tergugat (BBWS) menyampaikan penjelasan kepada wartawan bahwa pihaknya dalam hal pengadaan lahan berpegang pada pihak-pihak yang berkompeten yakni  Badan Pertanahan Nasional  (BPN) Kab. Bandung  untuk validisasi data tanah, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)  untuk penetapan harga  tanah. “Jadi Klo BBWS sebagai user tinggal bayar, sesuai patokan yang ditetapkan pihak-pihak yang berkompeten tersebut, “ungkap Adityo (red).

Pada kesempatan yang sama pihak penggugat menyatakan sebelumnya tidak pernah menyetujui besaran  jumlah nominal ganti rugi atas kepemilikan tanah yang terkena Pelebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar Rp 462.530.000 seperti tertuang dalam vide resume pengadaan tanah untuk Citarum upstream dengan Nomor urut nominatif 78.  Tergugat tidak pernah meminta/mengundang penggugat untuk memusyawarahkannya  terlebih dahulu atas penggunaan lahan milik penggugat yang terkena proyek tersebut.

Dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pihak pengadilan menjadwalkan persidangan lanjutan pada tanggal 6 Pebruari 2020 di Pengadilan Negeri Bale Bandung