Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Kepala SMAN1 Parung Panjang Dan Ketua PB PGRI)
Keluarnya NU, Muhammadiyah, PGRI dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemdikbud adalah kode keras. Kode keras yang bisa diterjemahkan dalam berbagai sudut pandang terkait dunia pendidikan kita dalam kelola Kemdikbud. Evaluasi total terkait rencana POP layak dilakukan dengan efektif berbasis priority.
Sebagai guru, kepala sekolah dan pengurus organisasi profesi guru, melihat anggaran ratusan milyar untuk POP sungguh menggoda. Menggoda untuk apa? Saya pikir lebih menggoda bukan untuk program POP. Melainkan ada sejumlah prioritas pendidikan yang Saya lihat sehari-hari dan sungguh pilu memikirkannya. POP terlalu manis didengar, namun disisi lain ada yang tragis dilihat.
Saran saya dana atau anggaran POP ratusan milyar lebih baik dialirkan pada : 1) kesejahteraan guru honorer, angkat jadi ASN atau UMRkan, 2) perbaikan sarana prasarana pendidikan, 3) pembiayaan beasiswa guru potensial, 4) peningkatan kesejahteraan guru ASN, kepala sekolah dan pengawas dan 5) meningkatkan reward bagi GTK berprestasi. Ini lebih utama Saya pikir!
Sungguh sangat tak indah bila ratusan milyar anggaran mengalir dalam bentuk “Gajah”, “Harimau” dan “Kijang” sementara ratusan ribu guru honorer hidup dalam upah tak layak. Alirkan saja dana itu pada guru honorer. Bangunan sekolah yang kusam, kumuh, mau ambruk dan terlihat menyedihkan, rombak dengan dana itu. Bila perlu ada gerakan “Bedah Rumah” bangunan sekolah.
Selama ratusan ribu guru honorer upahnya tak layak. Selama masih banyak bangunan sekolah tak layak. Selama dana BOS masih tersendat-sendat dan melahirkan kontroversi. Selama jelimet tatakelola dunia pendidikan masih belum tertib, program POP agak tak elok diterapkan. Prioritaskan dahulu yang lebih utama. Ormas NU, Muhammadiyah dan PGRI menolak POP adalah sebuah kode, terjemahkan kode itu!
Menurut Saya POP tunda dulu. Benahi dulu kelancaran TPG, kelancaran dana BOS, kelancaran kenaikan pangkat guru, kelancaran pengangkatan guru ASN, pemberdayaan para pengawas sekolah, pemberdayan kepala sekolah dan libatkan dengan serius organisasi profesi guru, asosiasi atau pun MGMP. Bahkan sejumlah 64 kepala SMP yang mengundurkan diri menjelaskan ada masalah di internal pendidikan kita.
Oknum penegak hukum, oknum LSM, oknum ormas, oknum wartawan laba-laba, abal-abal maksud Saya. Oknum orangtua siswa dan sejumlah pihak eksternal sekolah masih intervensi dan mengganggu kedaulatan sekolah. Selama kedaulatan sekolah masih diintervensi oleh pihak-pihak yang penuh modus terus berlanjut, selama itu pula dunia pendidikan kita akan terus lelah dan payah. Kemdikbud benahi dulu dinamika tak sehat ini!
Kemdikbud harus intervensi lebih jauh dan serius dalam melindungi para guru yang “diobok-obok” sejumlah pihak yang penuh modus yang ujung-ujungnya adalah amplop. Ini realitas dalam dunia pendidikan kita, banyak pemodus yang langganan mengintai sekolah. Program “Merdeka Belajar” sangat tak mudah. Sekali lagi Kemdikbud lakukan proteksi, intervensi atas dinamika tak sehat dalam dunia pendidikan kita.
POP niatnya baik. Namun prioritaskan dahulu yang lebih mendesak! Sarana prasarana sekolah, kedaulatan sekolah, kesejahteraan guru honorer, guru ASN, kepala sekolah, pengawas sekolah dan segala jelimet politisasi dunia pendidikan. Kemdikbud bisa intervensi pada para penegak hukum, para kepala daerah dan pihak lainnya dalam melindungi para GTK. POP tunda dahulu. Dananya alirkan pada yang lebih mendesak!
