Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMA, SMK dan SLB tahap pertama di Kabupaten Garut, Senin (21/07/2021) telah memasuki fase pengumuman kelulusan PPDB tahap pertama bagi calon siswa.
Namun di hari pengumuman PPDB tersebut di kantor cabang dinas pendidikan tak nampak hadir Kepala KCD Pendidikan wilayah XI (Garut).
Tidak hadirnya Aang Karyana selaku Kepala KCD Pendidikan yang mengurusi SMA, SMK dan SLB di Kabupaten Garut pun disesalkan Fajar Alamsyah Sekretaris Umum HMI Cabang Garut.
“Kami, HMI Cabang Garut sangat kecewa dan menyesalkan jika benar benar di hari yang sakral ini, yakni pengumuman kelulusan PPDB tahap pertama, pihak kompeten (Kepala dan jajarannya) di KCD XI tidak ada dikantor,” kata Fajar Alamsyah.
Lanjut dikatakan Sekum HMI Cabang Garut, bahwa berdasarkan juknis, salah satu tugas ketua PPDB tingkat wilayah adalah Bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB di tingkat wilayah, melaksanakan pemeringkatan calon perserta didik SMA/SMK yang diterima pada sistem PPDB online berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi dokumen, sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelola pengaduan PPDB SMA/SMK/SLB dari masyarakat di tingkat wilayah.
“Ketua dan wakil ketua PPDB mestinya hadir untuk masyarakat Garut, ditengah harapan dan kecemasan masyarakat. Mestinya kepala KCD XI sebagai ketua panitia wilayah dapat hadir untuk memberikan penjelasan kebijakan teknis terkait dengan pengaduan dari masyarakat,” harap Fajar Alamsyah.
“Atas ketidakhadiran Ketua dan Wakil Ketua PPDB tingkat wilayah, tentu akan memberikan kegamangan bagi satuan pendidikan dalam menanggapi keluhan-keluhan yang masuk lewat sekolah,” imbuhnya.
Fajar mengungkapkan, ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat adalah guru. Ketidakhadiran kepala KCD Wilayah XI dan kepala seksi pelayanan yang notabennya sebagai ketua dan wakil ketua PPDB di wilayah sesungguhnya telah memposisikan guru-guru SMA, SMK dan SLB di Garut yang menjadi panitia PPDB pada satuan pendidikan menjadi korban kekecewaan masyarakat yang putra putrinya tidak lolos di tahapan pertama.
“Atas sikap dan perilaku Kepala KCD XI dan Kepala Seksi Pelayanan pada PPDB 2021, kami sebagai masyarakat Garut berharap agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera melaksanakan evaluasi menyeluruh, terhadap seluruh pejabat di lingkungan KCD Wilayah XI,” tegas Fajar.
Selain persoalan PPDB, Fajar juga menyoroti adanya Ijazah murid yang telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar hingga tahap akhir yang masih belum diberikan pihak sekolah dengan berbagai alasan.
Fajar juga menuturkan, persoalan SDM yang ada serta adanya informasi dari kalangan KCD Pendidikan Garut yang menyatakan adanya penambahan rekruitmen tenaga honorer yang belum lama ini dilakukan pihak KCD Pendidikan Garut.
Dengan peristiwa ini, jangan sampai menunggu masyarakat untuk melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di Kabupaten Garut,” pungkas Fajar Alamsyah Sekum HMI Cabang Garut.
