Pewarta : Eno M
Koran SINAR PAGI, Kab. Tasikmalaya,-(22/10/2022), Sekretaris Daerah Dr. Muhamad Zen mewakili Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada hari Sabtu, bertempat di lapangan parkir Kantor Sekretariat Daerah Bojongkoneng Singaparna, sekaligus bacakan sambutan dan teks Pancasila.
Bupati Ade Sugianto SIP, mengatakan bertepatan dengan peringatan 70 tahun Resolusi Jihad, pemerintah memberikan pengakuan peran penting perjuangan para ulama dengan menjadikan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, apresiasi ini disampaikan di Mesjid Istiqlal yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015.
Tentu penetapan dari pemerintah Indonesia ini, patut disyukuri sebagai momentum untuk mengenang dan menghormati jasa – jasa perjuangan para pahlawan, seperti KH. Muhamad Hasyim Asy’ari, KH. Achmad Dahlan, HOS. Cokroaminoto, Tengku Fakinah Maria dan masih banyak pahlawan lainnya yang turut berjuang sejak jaman revolusi kemerdekaan.
Merujuk sejarahnya lahir Hari Santri Nasional bersumber pada fatwa KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, sebelum fatwa itu lahir para ulama pesantren Jawa Madura, menggelar rapat dikantor PBNU jalan bubutan Surabaya tanggal 21-22 Oktober 1945, hasilnya 2 keputusan yang berhasil menggerakkan rakyat melawan penjajah.
1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah republik Indonesia, supaya menentukan suatu sikap dan tindakan nyata, serta sepadan terhadap usaha – usaha yang akan membahayakan terhadap kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
2. Supaya memerintahkan, melanjutkan perjuangan bersifat fii Sabilillah untuk tegaknya negara republik Indonesia dan agama Islam.
Kita kenal fatwa atau keputusan ini dengan nama resolusi jihad.
Selain itu beberapa peristiwa yang membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain :
Peristiwa perebutan senjata tentara Jepang pada tanggal 23 September 1945, yang ada pada akhirnya membawa presiden Soekarno melalui utusannya berkonsultasi kepada KH. Hasyim Asy’ari yang dinilai memiliki pengaruh dihadapan para ulama.
Fatwa ini memang patut ditasbihkan sebagai tonggak sejarah yang tidak hanya bermakna heroik dalam kontek kemerdekaan republik Indonesia, tetapi juga sebagai penanda dari tekad para ulama sebagai rakyat Indonesia yang mencintai bangsanya untuk membangun peradaban baru dengan menetapkan berdirinya Republik Indonesia sebagai negara bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, sehingga kewajiban mempertahankannya adalah kewajiban jihad fii Sabilillah dengan pahala Syahid.
Jihad fii Sabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan melawan pasukan kolonial, inilah yang menjadi essensi fatwa resolusi jihad, kala itu para kyai dan Pesantrennya memimpin banyak perjuangan bagi Kemerdekaan bangsa untuk mengusir para penjajah, sehingga bisa disimpulkan resolusi jihad merupakan bagian dari cikal bakal berkobarnya semangat para pahlawan untuk berjuang meraih kemerdekaan, hingga akhirnya tanggal 10 November, ditetapkan sebagai hari pahlawan.
Dari alur sejarah ini, bisa dipahami meski merupakan fatwa dari hadaitul syeh KH. Hasyim Asy’ari sebagai rois’am akbar Nahdlatul Ulama, waktu itu bersama para ulama lainnya. Resolusi jihad menjelma menjadi seruan yang disambut serempak oleh segenap anak bangsa diseluruh Indonesia, dari semua kelompok dan kalangan terlepas dari perbedaan latar belakang
apapun termasuk perbedaan agama.
Oleh sebab itu, seperti hari nasional lainnya, hari santri adalah peringatan jasa dan keteladanan para pahlawan secara umum, yakni sebagai momentum mengenang kepahlawanan sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu bukan hanya kelompok tertentu saja, hari santri harus benar-benar dipahami, dihayati dan ditegakkan sebagai harinya seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.
Untuk mensyukuri berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan kepada bangsa ini, generasi pahlawan paripurna yang berhasil menyempurnakan kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka.
Meskipun demikian hari santri tidak boleh dijadikan alasan oleh kelompok manapun pada generasi saat ini, untuk menuntut balas jasa, tidak boleh Nahdatul Ulama ataupun pesantren, kenapa !, karena yang berjasa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, bukan generasi masa kini, bukan juga kita melainkan para pahlawan agung dari generasi 1945 yang lalu.
Tugas generasi saat ini, meski tidak turut serta berjuang bertaruh nyawa untuk negara dan bangsa Indonesia, namun bisa mensyukuri Kemerdekaan dan mengenang jasa para pahlawan dengan membulatkan tekad untuk meneladani perjuangan mereka sesuai dengan momentum yang dihadapi.
Tahun 2022 adalah momentum bagi Indonesia, yang memimpin dunia lewat presiden “G 20” kewajiban generasi inilah untuk mendukung penuh Pemerintah Indonesia dalam kancah Global membangun Indonesia yang sama – sama kita cintai.
Nahdlatul Ulama mempelopori G 20 sebagai forum yang belum pernah sebelumnya, dalam 3 tahun berturut-turut G20 dipimpin oleh Indonesia yang mayoritas muslim, dilanjutkan India yang mayoritas hindu dan Brazil yang mayoritas katolik dengan mensinergikan nilai agama – agama, hal ini akan menjadikan kekuatan penting yang masih relevan untuk menjawab tantangan jaman bahkan 77 tahun sejak resolusi jihad, selain itu perlu meneladani cinta tanah air dengan terus memupuk semangat rasa nasionalisme, hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa mencintai tanah air Indonesia. Bangsa akan bangga sendiri tanpa maksud berpikiran negatif atau menjaga eksistensinya bangsa Indonesia secara bersama tanpa terkecoh politik identitas yang bisa saja merongrong rasa nasionalisme dan generasi bangsa, pantang mengeluh dan berani bersatu padu untuk Indonesia maju, merawat jasa membangun peradaban, pungkas Dr. Zen mengakhiri sambutannya.
Upacara diikuti dari satu regu anggota polri, ASN, dan hampir seribu para santriwan santriwati kab. Tasikmalaya yang antusias ikut dalam peringatan hari santri yang ke 7 tahun 2022. Serta korsik Bahana Praja, paduan suara Nurhuda dari pesantren Padakembang, pengibar bendera sang saka merah putih dari pesantren Sukamanah, pembaca pembukaan UUD 1945 dan ikrar Santri.
Undangan yang hadir ketua DPRD beserta Anggota, Forkopimda, pejabat teras Pemerintah Daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
