Keterangan Foto : Ilustrasi
Pewarta : Tono Efendi
Koran Sinar Pagi, Tasikmalaya,-
Dugaan korupsi Bantuan Keuangan (Bankeu) desa tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya, Ormas Manggala akan membongkar kasus tersebut yang diduga telah melawan hukum dengan adanya penyalah gunaan wewenang.
“Di sini Kepala Dinas Pemberdayaan Desa di duga telah menjadi justice Collaborator dan berperan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum,” tegas Kepala Biro Investigasi Manggala Agus Satria kepada koran Sinar Pagi melalui rilis yang disampaikan, Minggu (6/10/2022) siang tadi
Agus memaparkan, dengan adanya temuan usulan proposal, pelaksanaan dan sampai akhir pencairan di duga tidak sesuai Pergub dan Perbup tahun 2019.
“Dari total 351 desa rata rata hampir semua desa pihaknya menemukan beberapa hasil temuan dilapangan. Temuan temuan tersebut disinyalir telah terjadi penyimpangan dan di jadikan untuk dugaan kepentingan politik,” terang Agus.
Oleh karena itu, masih kata dia, hal ini terjadi tentunya ada peran pengepul dari mulai bantuan khusus dan maupun bersifat umum, dengan total khusus 165 juta per desa.
Dari hasil investigasi informasi di lapangan, APIP telah melakukan audit terkait kegiatan yang bersumber dari BANKEU, dari informasi tersebut di duga telah terjadi kerugian negara yang sangat besar.
Bahkan menurut Agus saat Ketua Manggala Kabupaten Tasikmalaya, Elis Lisnawati SE, saat dirinya mengkonfirmasi hal tersebut melalui pesan singkat What’s App, Elis menyampaikan, jika dirinya mengapresiasi sekali kepada tim investigasi dan ungkap MGP DPP yang telah berusaha membongkar kasus tersebut, dan tentunya ia sebagai pengurus MGP Kab. Tasikmalaya akan menginformasikan tentang permasalahan yang terjadi kepada masyarakat Kab.Tasikmalaya.
“Kami pun akan mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan setiap Kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah, agar setiap kegiatan bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakat,” ungkap Elis yang disampaikan Agus Satria kepada wartawan.
Saat ini, DPD MGP Kabupaten Tasikmalaya tentunya bersama masyarakat akan berkolaborasi untuk melakukan pengawasan guna mengumpulkan tambahan informasi dan data data yang di butuhkan untuk dijadikan bahan pelaporan ke pihak APH oleh MGP DPP melalui Kabiro investigasi dan Ungkap, pungkasnya.
