Pewarta : Abd.Haris
Tanjung Selor/Kaltara – Proyek pembangunan RS AD di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kaltara, yang saat ini tengah berlangsung, diduga tidak melalui proses lelang, hal tersebut diungkapkan salah satu warga yang enggan jati dirinya dipublikasikan, ke media ini.
“Saat di kroscek di laman media melalui website LPSE TNI AD, tidak ditemukan adanya paket lelang pembangunan RS TNI AD tersebut, jika merujuk pada surat yang di keluarkan oleh Garda, dinyatakan bahwa proyek dimaksud tidak melalui mekanisme semestinya, atau melalui proses lelang,” ucapnya, Selasa (11/04/2023).
Menurut dia, jika dugaannya tersebut benar, maka proyek itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan tidak mengacu pada Kepres No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa.
Ia menduga pembangunan RS AD Tanjung Selor yang seolah luput dari sorotan ini berkaitan erat dengan salah satu anggota DPRD Propinsi Kaltara berinisial AH dari Partai Gerindra, yang mengaku jauh – jauh hari sebelum pembangunan dilaksanakan telah menjalin komunikasi dengan Ketua DPC Partai Gerindra Bone serta petinggi partai tersebut di Jakarta untuk menggiring terwujudnya proyek tersebut.
Namun, saat hal tersebut dikonfirmasi kepada Ketua DPC Gerindra Kab.Bone, H Ramang, ia membantah cerita tersebut, menurutnya itu hanya karangan AH.
“Saat itu AH mengaku, ketika dirinya bertemu Ketua Umum Partai Gerindra bulan Februari Tahun 2022 lalu di Jakarta, dirinya dijanjikan salah satu proyek dari Kementerian Pertahanan, padahal menurut informasi yang didapatkan dari media menyatakan bahwa Bulan April 2022 ada usulan dari Korem untuk pembangunan RS TNI AD, dan surat baru mulai masuk ke Kodam secara bertahap, lalu ke Mabes AD, baru ke Kemenhan,” tuturnya.
Dia mengatakan, saat hal tersebut dikonfirmasi kepada AH, yang bersangkutan mengakui jika dirinya memang berbohong, dengan alasan ada pihak lain yang meminta kompensasi dari proyek itu.
Ia pun menyayangkan, kebohongan yang disampaikan oleh seorang wakil rakyat di parlemen, menurutnya ini bisa menjadi preseden buruk bagi lembaga tersebut.
