Pewarta : Fadhel
Kabupaten Sukabumi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC semester II 2026 di Kabupaten Sukabumi. Forum digelar di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan jaminan kesehatan masyarakat, termasuk mencari solusi di tengah kondisi anggaran daerah.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” kata Ade.
Menurutnya, koordinasi dengan BPJS Kesehatan diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.
Ade mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan. Karena itu, ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ade menegaskan Pemkab Sukabumi tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan menjaga keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” katanya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat Sawal Sami Tarigan mengatakan forum komunikasi tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan UHC.
Menurutnya, keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan kolaborasi berbagai pihak karena program tersebut melibatkan banyak unsur dalam ekosistem kesehatan.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman,” kata Sawal.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi Nora D Manurung menegaskan program JKN merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak.
Ia menyebut pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi merupakan bagian dari ekosistem yang berperan dalam keberlangsungan JKN.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” ujar Nora.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan program JKN.
