Pewarta : Avenk
Jakarta – Era Kepemimpinan Unifah Rosyidi, PB PGRI terus menuai konflik, yang terkini adalah munculnya konflik terkait Kartu Anggota PGRI.
Terkait hal tersebut, Ketua PGRI Rokan Ilir, Dr. Zulfikar menganggap bahwa kebijakan PB PGRI era Unifah Rosyidi terus bermasalah.
Ia menyebut PB PGRI Era Unifah Rosyidi latah berinovasi, bukannya mengapresiasi kartu anggota PGRI yang digagas PGRI daerah yang terkoneksi dengan kepentingan urgen anggota.
“Kartu anggota PGRI yang dibuat PGRI Provinsi Riau lebih inovatif dan sesuai kebutuhan anggota, karena bisa digunakan untuk layanan umum Jalan Tol, Bandara, Supermarket, Parkir, Pelabuhan dan layanan lainnya,” ungkapnya.
Sebaliknya, ia menilai kartu anggota versi PB PGRI makin mundur dan diskontekstual, pasalnya kartu tersebut selain tidak bisa digunakan untuk layanan umum, juga tidak ditandatangani oleh pengurus daerah.
“Ini sebuah kemunduran dan membuat legalitas para pemimpin PGRI daerah secara emosional tidak positif,” tambahnya.
Terkait ini entitas Dewan Pembina PGRI, Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd., mengatakan bahwa PB PGRI tengah dalam masalah besar.
“Memang era Unifah Rosyidi PB PGRI dalam masalah besar dan sangat menyedihkan, Unifah sudah kena mosi tidak percaya, diduga melanggar AD/ART, diadukan ke PN Jakarta Pusat, kemudian memimpin dengan gaya adu domba guru dan pengurus,” ucapnya.
Ia berharap PB PGRI kedepan lebih baik dan konflik bawaan Ketua Umum yang terus menerus menyebar ke berbagai daerah segera berhenti.
Ia pun meminta Menteri Pendidikan untuk turun tangan mengatasi berbagai permasalahan yang terus muncul ditubuh PB PGRI, agar organisasi guru ini tidak dimanfaatkan oknum tertentu.
“Ingat ya, PGRI seluruh Indonesia itu ada iurannya,” tegas DNK.
