Oleh: Emy (Ibu Rumah Tangga)
LSM FPKB Kabupaten Bandung menyoroti tentang dikeluarkannya surat edaran Kepada Dinas Pendidikan kabupaten Bandung No.800/0604 Disdik tertanggal 30 Januari 2024, perihal tata naskah kop surat dan cap unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Bandung, hal itu terkesan diada-ada serta disiasati hanya untuk meraup keuntungan semata.
Menurut ketua LSM FPKB Hidayat Bastman, untuk pembuatan cop surat unit satuan kerja kenapa harus ganti terus, kalau dilihat secara sistematis dan matematika jumlah jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bandung untuk tingkat SD saja kurang lebih 1700 sekolah, belum SMP, PAUD, TK, KOBER, PKBM ini merupakan lingkaran Gurita bisnis dan tidak akan dilirik oleh aparat penegak Hukum karena mereka memandang itu kecil, tegas Bastman.
Namun bila melihat jumlah tingkatan satuan pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Bandung, nampaknya jajaran APH harus benar-benar jeli membuka mata dan telinga, dalam mendalami indikasi Korupsi dilingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Bandung, ungkap ketua LSM FPKB.
Dalam hal ini LSM FPKB akan mendalami dan melakukan penelusuran dalam menyingkapi perkembangan yang terjadi dilingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Bandung.
Sudah tidak asing lagi kita mendengar kasus korupsi yang terjadi dinegeri ini seakan-akan itu sudah menjadi hal yang biasa, bukan dari salah satu instansi saja tetapi dari berbagai instansipun kasus yang korupsi ini seakan-akan sudah membudaya, dari pejabat yang terendah sampai tertinggipun tidak sedikit melakukan tindak korupsi, sehingga akan menimbulkan banyak dampak negatif.
Seperti budaya korupsi dalam jangka panjang, akan mengakibatkan kelalaian terhadap ajaran agama sehingga agama tidak lagi menjadi pedoman, dan dampak yang lebih utama adalah runtuhnya akhlak dan moral bangsa, dalam hal ini seakan mereka yang melakukan korupsi telah goyah atau runtuh nilai luhur yang ada pada diri mereka terhadap kehormatan,kejujuran dan amanah yang dipercayakan pada dirinya, korupsi akan menyuburkan ketamakan dan mental pencuri.
Mungkin dalam hal ini karena sangsi yang diberikan kepada para koruptor tidaklah menjadikan efek jera, dengan diberikan hukuman yang ringan/tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga mereka akan mengulang kesalahan yang sama, seperti kasus korupsi yang terjadi pada lingkungan Dinas pendidikan, mestinya memberi contoh baik bagi generasi muda atau pelajar yang akan menjadi generasi penerus dilingkungan Dinas pendidikan.
Lingkungan pendidikan adalah dimana para generasi belajar bukan hanya dibidang pendidikan, tetapi dalam aqidah dan ahlakpun itu sangat penting supaya dapat melahirkan generasi yang ber akhlak mulia, padahal dengan jelas Islam memandang korupsi adalah suatu dosa besar dan tidak diampuni Allah SWT, sebelum mereka mengembalikan harta yang didapatnya dengan cara tidak halal itu.
Walaupun jajaran APH akan membuka mata dan telinga dalam mendalami indikasi dilingkungan Dinas pendidikan di Kabupaten Bandung, namun semua itu bukanlah suatu solusi untuk memberantas korupsi dinegeri ini, karena walaupun berbagai solusi yang disodorkan kasus korupsi akan terus meraja lela, selagi sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan diadopsi oleh negeri ini, yang menjauhkan aqidah Islam dari kehidupan sehari-hari, yang ada dalam benaknya hanyalah uang dan uang tidak mengenal hukum antara halal dan haramnya itulah prinsif kaum kapitalisme.
Tidak ada lagi solusi yang akan mengubah kehidupan manusia lebih baik hanyalah solusi Islam, dalam sistem pendidikan Islam dari mulai kurikulum hingga pengelolaan sekolah dijalankan sesuai dengan aturan Islam, sehingga segala sesuatunya disandarkan pada aturan Allah SWT.
Jadi Intinya solusi hakiki dalam menyelesaikan kasus korupsi dinegeri ini adalah penegakkan syariat Islam, karena hanya syariat Islamlah yang mampu dan menindak segala jenis kejahatan termasuk korupsi, hanya syariat Islamlah yang mampu mengatasi segala permasalahan umat dalam berbagai aspek kehidupan.
Wallahu A’lam Bisshowab
