Oleh : Nia Umma Zhafran (Aktivis Muslimah)
Kian terlihat mesra antara pemerintah dengan para t aipan. Presiden Prabowo Subianto diketahui memanggil sejumlah konglomerat mulai dari Bos Agung Sedayu Grup yakni Sugianto Kusuma ( Aguan) hingga pemilik Barito Pacific yakni Prajogo Pangestu di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, nama Taipan lain seperti Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Franky Desman Wijaya, Dato Sri Thohir, James Riady, hingga Tommy Winata juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan sehari setelah pertemuan dengan konglomerat RI Presiden Prabowo juga sempat melakukan diskusi dengan miliader dan investor asal Amerika Serikat Raymond Thomas Dalio dan Ray Dalio pada Jumat (7/3).
Alasan Presiden mengundang para Taipan ke Istana untuk memberikan pandangan kritis dan pengalaman melakukan inveatasi agar pengeloaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya. www.cnnindonesia
Upaya ini diduga kuat terkait pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Danantara, karena dihadiri oleh sejumlah pengawas dan pengurus Danantara. Pemerintah nampaknya menutup mata atas realitas bahea para konglomerat itu yang justru selama ini menimbulkan banyak masalah. Contoh kasus Rempang, PIK2, IKN, dan lain-lain.
Nampak Negara justru menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para pemilik modal. Negara tergadai di tangan para taipan. Rakyat jadi korban kebijakan dan ketidak adilan. Semua ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem Sekuler Demokrasi Kapitalisme dalam kehidupan bernegara. Penguasa seenaknya sendiri mengatur negara namun membuat rakyat sengsara. Sebab, prinsip negara sekuler Demokrasi Kapitalisme mengabaikan syariat dan mengutamakan keuntungan. Karena iru kedaulatan hukum berada di tangan manusia agar bisa di otak-atik sesuai kebutuhan.
Berbeda dengan paradigma Kepemimpinan di dalam Islam yang niscaya membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Sehingga rakyat akan memperoleh kemaslahatan mereka dengan baik.
Paradigma kepemimpinan Islam adalah pemimpin/penguasa sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Pemimpin akan mengurus umat dengan benar dan menjaga mereka dari segala hal yang membahayakan . Negara pun menjadi negara yang punya wibawa dan independensi.
Ini ditopang oleh penerapan sistem aturan yang menyolusi seluruh problem masyarakat, termasuk sistem ekonomi dan keuangan yang membuat negara mampu menyejahterakan rakyatnya dengan ketersediaan anggaran yang kuat dan berkelanjutan.
Skema pembangunan dalam Islam tidak bertumpu pada investasi, melainkan pada kekuatan sistem keuangannya yakni Baitulmal. Sistem ekonomi dan keuangannya yang kuat mampu memberikan support terbaik bagi berjalannya roda pemerintahan, sekaligus pembangunannya. Seluruh pembiayaannya akan mandiri dan terbebas dari intervensi banyak pihak sehingga hanya rakyatlah yang menjadi fokus kerjanya. Dengan demikian, kesejahteraan akan nyata dirasakan oleh rakyat secara merata.
Kekuatan baitulmal terletak pada sumber pendapatannya yang melimpah yang berasal dari fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan zakat. Aturan ini mampu mencegah privatisasi SDA sebab yang menjadi hak banyak orang terlarang dikuasai individu, sekalipun ia mampu membelinya.
Rasulullah bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Penting menyadarkan umat tentang kebusukan sistem kepemimpinan Sekuler Demokrasi Kapitalisme karena kebatilan sistem itu sendiri. Maka tidak layak umat mengambil sesuatu yang jelas keharamannya. Sementara Islam bukan sekedar agama melainkan sistem kehidupan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW suri teladan terbaik.
Karena itu, sudah semestinya umat kembali pada sistem Islam yakni Khilafah. Aktivitas penyadaran yang demikian, pasti membutuhkan aktivitas politis dari partai politik yang mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW untuk mewujudkan sistem kepemimpinan Islam.
Adalah kewajiban seluruh umat terlibat dalam upaya mewujudkan sistem kepemimpinan Islam.
WalLaahu a’lam Bish-Showwab
