Pewarta : Arief
Jawa Barat – Masih hangat pendapat dari sejumlah diskursus dan dinamika terkait kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang berkembang di pekan ini, termasuk kebijakan tentang dunia pendidikan di Jawa Barat, terutama yang berkaitan dengan ruang kelas yang boleh menampung maksimal 50 murid.
Saat dimintai tanggapannya terkait hal ini, Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd. biasa dipanggil DNK, yang merupakan seorang praktisi pendidikan, juga mantan Ketua PB PGRI dan kini menjadi Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), menyatakan mendukung kebijakan KDM tersebut.
DNK beralasan bahwa, kebijakan ini menjadi spirit untuk mencegah anak putus sekolah, terutama dari entitas anak kategori KETM.
“Saya menilai ini sangatlah baik, tentu saja harus dilanjutkan dan dikawal. Pastikan Angka Putus Sekolah (APS) di Jawa Barat terus menurun, anak KETM pun punya hak yang sama untuk bersekolah,” ucapnya, Rabu (23/07/2025).
Selain itu, lanjutnya, semua administrasi dan hal berkaitan aturan tidak lebih penting dari “keselamatan” masa depan anak didik.
“Keselamatan tersebut terkait dengan apakah mereka bisa bersekolah ? Hal administrasi dan aturan jangan lebih utama dari hak anak didik,” tegaanya.
Selanjutnya, menurut Dudung, sekolah negeri adalah bagian dari tubuh pemerintah. Esensinya tak boleh menolak calon murid baru, karena negara/pemerintah mewajibkan untuk sekolah.
“Sekolah negeri itu adalah bagian tubuh negara yang ada di daerah,” tambahnya.
Bagi DNK, sekolah selain sekolah negeri tidak wajib menerima calon murid baru, hanya sunat saja, sementara sekolah – sekolah negeri wajib menerima hak bersekolah calon murid baru.
“Beban wajib belajar dan pencegahan anak putus sekolah ada di sekolah negeri yang merupakan bagian dari pemerintah,” tambahnya.
Sisi lainnya DNK menyarankan semua sekolah, baik negeri maupun bukan negeri untuk berkualitas dan menjadi yang terbaik, agar menjadi rebutan atau pavorit di mata masyarakat.
“Masyarakat punya segmentasinya tersendiri. Semua sekolah sama – sama mulia, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” demikian DNK Sang Praktisi Pendidikan dalam wawancaranya.
